China mengancam akan memberikan langkah untuk melakukan tindakan balasan atas keputusan Amerika Serikat (AS) menjual senjata baru yang besar ke Taiwan. Beijing menganggap Taipei merupakan bagian wilayah daratan dan Washington telah melakukan campur tangan dalam masalah tersebut.
“Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Cina. Amerika Serikat ikut campur dalam urusan dalam negeri China dan merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China dengan menjual senjata ke wilayah Taiwan,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan pada Kamis (5/8).
Menurut Kementerian Luar Negeri China, langkah yang diambil AS bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan internasional. Upaya itu pun telah melanggar prinsip dan ketentuan satu-Cina dari tiga komunike bersama Cina-AS, terutama Komunike 17 Agustus.
Cina berjanji akan dengan tegas mengambil tindakan pencegahan yang sah dan diperlukan sehubungan dengan perkembangan situasi. “Itu mengirimkan sinyal yang salah. untuk pasukan separatis ‘kemerdekaan Taiwan’, dan sangat membahayakan hubungan China-AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” ujar Kementerian Luar Negeri China.
China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memberontak.
Pemerintah di Taipei, yang secara resmi disebut Republik China, adalah satu-satunya yang tersisa dari pemerintahan republik setelah kemenangan komunis pada 1949 dalam Perang Saudara China. Kedua belah pihak mengklaim sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Cina.
Badan Logistik Pertahanan AS mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri telah menyetujui potensi penjualan sistem senjata senilai 750 dolar AS juta ke Taiwan pada Rabu (4/8). Penjualan ini termasuk empat puluh sistem artileri self-propelled M109A6 Paladin. Secara tampilan mirip dengan tank, Paladin memiliki meriam 155 milimeter besar yang dapat menembakkan peluru hingga 40 mil jauhnya.
Kesepakatan itu masih harus disetujui oleh Kongres, yang biasanya melakukannya setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh Departemen Luar Negeri. Kesepakatan itu akan menjadi yang pertama di bawah pemerintahan Biden.
