Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dan Wakil Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dai Bing, terlibat perdebatan sengit terkait sengketa Laut China Selatan di Dewan Keamanan.
Blinken memperingatkan Dewan Keamanan PBB soal konflik akibat sengketa di Laut China Selatan yang mempengaruhi keamanan dan perdagangan di wilayah perairan itu.
“Konflik di Laut China Selatan, atau di laut mana pun, akan memiliki konsekuensi yang serius bagi keamanan dan perdagangan dunia,” ujar Blinken dalam rapat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, seperti dilansir Reuters, Senin (9/8).
“Saat negara tidak menghadapi konsekuensi karena mengabaikan aturan ini, itu memicu impunitas dan ketidakstabilan yang lebih besar di mana-mana,” lanjut Blinken.
China mengklaim seluruh perairan Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya dengan alasan berdasarkan sejarah. Klaim China tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina.
Laut China Selatan merupakan perairan yang kaya akan sumber daya alam dan ikan. Nilai komoditas yang diangkut melalui perairan itu disebut bisa mencapai triliunan dolar.
“Kami melihat pertemuan berbahaya antarkapal di laut dan tindakan provokatif untuk mengedepankan klaim maritim yang melanggar hukum,” kata Blinken.
AS, kata Blinken, prihatin dengan tindakan China yang mengintimidasi dan menggertak negara lain agar tidak mengambil sumber daya laut di perairan itu.
Blinken menyebut sudah menjadi tanggung jawab semua negara dalam mempertahankan aturan yang telah mereka setujui supaya dapat menyelesaikan sengketa maritim secara damai.
Sementara itu Dai Bing menuding AS mengganggu negara-negara di kawasan sekitar perairan Laut China Selatan dengan mengirim kapal dan pesawat militer.
“(AS) Secara sewenang-wenang mengirim kapal dan pesawat militer canggih ke Laut China Selatan sebagai provokasi dan secara terbuka mencoba untuk mengganggu negara-negara di kawasan itu,” ucap Dai.
“Negara ini menjadi ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” lanjut Dai.
Laut China Selatan menjadi salah satu dari serangkaian masalah pemicu konflik antara China dan AS. AS menolak klaim China yang dinilai melanggar hukum internasional di perairan yang kaya sumber daya itu.
China juga tetap mengklaim Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya, meskipun pada 2016 Pengadilan Arbitrase PBB memutuskan klaim itu tidak sah.
Buat memperlihatkan klaim mereka, China membangun pangkalan militer yang dilengkapi landasan udara, sistem radar dan peluru kendali di sejumlah pulau dan hasil reklamasi di perairan itu.
