China berusaha menggaet Vietnam agar mendinginkan suasana terkait konflik Laut China Selatan.
Hal ini disampaikan diplomat senior China, Wang yi kepada pejabat Vietnam.
Yi menilai konflik kedua negara dapat memperumit situasi dan memperbesar perselisihan kedua negara, kata kementerian Luar Negeri China, seperti dilansir Reuters (11/9).
Pembahasan itu disampaikan Anggota Dewan Negara Wang Yi kepada Wakil Perdana Menteri Vietnam, Pham Binh Minh, dalam kunjungannya ke Vietnam. China mengklaim memiliki kedaulatan historis pada sebagian besar jalur air di Laut China Selatan.
Klaim China atas wilayah itu dibantah negara tetangga dan Amerika Serikat. Amerika menilai, China tidak memiliki dasar dalam hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, yang ikut ditandatangani China. Sementara, Pengadilan Arbitrase PBB pada 2016 telah memutuskan klaim China atas Laut China Selatan tidak sah.
Dalam sidang Dewan Keamanan PBB bulan lalu, China mengklaim seluruh perairan Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya dengan alasan berdasarkan sejarah. Klaim China tumpeng tindih dengan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dengan Vietnam dan negara lain.
Laut China Selatan merupakan perairan yang kaya akan sumber daya alam dan ikan. Nilai komoditas yang diangkut melalui perairan itu disebut bisa mencapai triliunan dolar. Untuk menjaga wilayah ini, Presiden Xi Jinping terus membangun fasilitas militer, pulau buatan, dan menempatkan kapal-kapal perangnya di wilayah perairan tersebut.
Disatu sisi, Vietnam mengklaim kawasan maritim di Laut China Selatan yang dikenal sebagai Laut Timur di Vietnam. Ketegangan kedua negara membuat Vietnam menjadi negara penentang paling vokal klaim Beijing atas wilayah itu.
Dilain sisi kedekatan Vietnam dengan AS dinilai sebagai upaya meningkatkan hubungan diplomatik sekaligus menjadi langkah yang membuat Beijing geram.
Walau begitu, Wang mengatakan kedua negara harus menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan yang telah dicapai dengan susah payah. Wang juga mengimbau agar kedua negara waspada terhadap intervensi pasukan ekstrateritorial yang bisa memperkeruh situasi.
