Survei: Mayoritas Masyarakat Tak Puas Kinerja Jokowi Dalam Penanganan Covid-19

Presiden Joko Widodo berpidato dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Sidang ini dilakukan secara luring dan daring dengan menghadirkan sejumlah tamu undangan. Adapun 60 undangan yang akan hadir secara fisik adalah presiden den wakil presiden, pimpinan MPR (10 orang), ketua fraksi/kelompok DPD (10 orang), pimpinan DPR (5 orang), ketua fraksi di DPR (9 orang), pimpinan DPD (4 orang), perwakilan subwilayah (4 orang) dan sisanya menyaksikan secara virtual. AKTUALITAS.ID/POOLAKURAT.CO/Sopian

AKTUALITAS.ID – Mayoritas masyarakat atau responden menyatakan tak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19. Kesimpulan itu didapat dalam hasil survei yang dirilis Fixpoll Research dan Strategic Consulting pada Senin (23/8/2021).

Hasil survei Fixpoll menunjukkan, angka ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi dalam penanganan Covid-19 mencapai 37,7 persen, unggul sekitar 3 persen dari masyarakat yang mengaku puas sebanyak 33,4 persen.

“Yang menjawab tidak puas-sangat tidak puas 37,8 persen, yang menjawab puas-sangat puas 33,4 persen, yang menjawab netral 25,6 persen,” kata Direktur Esksekutif Fixpoll, Muhammad Anas dalam paparannya.

Tingginya angka ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi seturut dengan penilaian mereka terhadap penanganan Covid-19. Hasilnya, 37,7 persen masyarakat menilai penanganan Covid-19 buruk atau sangat buruk.

Sedangkan, masyarakat yang menilai kinerja pemerintah baik atau sangat baik sebanyak 35,1 persen. Sisanya, 24,0 persen masyarakat bersikap netral, dan 3,2 persen tidak menjawab atau abstain.

Sementara itu, merespons hasil survei tersebut, aggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengkritik pemerintah yang kerap tidak konsisten dalam mengambil kebijakan. Kurnia menyoroti soal kedatangan para pekerja asing di tengah pembatasan mobilitas masyarakat.

Dia mengatakan pemerintah masih kerap mengeluarkan kebijakan yang sporadis, terputus-putus, dan tidak terintegrasi. Ke depan, ia mengingatkan pemerintah terkait konsistensi kebijakan tersebut guna menumbuhkan kepercayaan di tengah masyarakat.

“Ke depan perlu ada frame yang sama dalam pengambilan kebijakan supaya masyarakat ini dalam merasakan dampak kebijakan ini, bisa menerima dan mendukung terlaksananya kebijakan,” kata dia.

Survei Fixpoll dilakukan pada 16-27 Juli 2021, terhadap 1.240 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling, dan tingkat akurasi mencapai 95 persen. Sampel diambil di 34 provinsi seluruh Indonesia, dengan proporsi masing-masing 50 persen laki-laki dan perempuan.

Berita Terkait: