PKS Desak Pergantian Menteri Harus Bedasarkan Pertimangan Kinerja


Presiden Joko Widodo berjalan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani untuk menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Sidang ini dilakukan secara luring dan daring dengan menghadirkan sejumlah tamu undangan. Adapun 60 undangan yang akan hadir secara fisik adalah presiden den wakil presiden, pimpinan MPR (10 orang), ketua fraksi/kelompok DPD (10 orang), pimpinan DPR (5 orang), ketua fraksi di DPR (9 orang), pimpinan DPD (4 orang), perwakilan subwilayah (4 orang) dan sisanya menyaksikan secara virtual. AKTUALITAS.ID/POOL/AKURAT.CO/Sopian

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum relawan Jokowi mania (Joman) Immanuel Ebenezer menghembuskan isu reshuffle kabinet. Menurut dia, dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet besar-besaran.

Ketua DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi memahami, perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Namun, sebagai partai oposisi, dia mendesak agar pergantian menteri harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kinerja.

“Sikap kami terhadap setiap isu reshuffle kabinet cuma satu, yakni sejauh mana kinerja kabinet pemerintahan harus semakin baik. Karena pada akhirnya itu yang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat,” jelas Nabil dalam keterangannya, Rabu (8/9/2021).

Sebab, pandemi Covid-19 yang sudah terjadi hampir dua tahun, kata Nabil, masyarakat menunggu terobosan-terobosan dari pemerintah untuk memulihkan ekonomi serta kesehatan.

“Rakyat banyak yang sudah sangat terpuruk, sangat dibutuhkan terobosan-terobosan kebijakan dari pemerintah yang mampu segera memulihkan sektor ekonomi dan kesehatan,” katanya.

Sehingga, Politikus PKS tersebut menyoroti apabila ada kinerja menteri yang buruk dan dicap gagal hal itu turut merembet menjadi kegagalan Jokowi dalam mengelola pemerintahannya.

“Persoalan kinerja para menteri, merupakan cerminan dari manajerial kepemimpinan Presiden Jokowi sendiri. Karena langkah dan kebijakan pemerintah merujuk kepada komando dari orang nomor satu di Republik ini,” jelasnya.

“Bagi kami, kalau ada menteri yang dinilai berkinerja buruk atau dicap gagal, maka itu adalah kegagalan presiden. Bukankah presiden adalah kepala pemerintahan yang memimpin dan berulang kali menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada hanyalah visi misi presiden,” lanjutnya.

Maka, Jokowi seharusnya memiliki kontrol penuh terhadap kinerja para menterinya. “Sudah sewajarnya presiden punya kontrol penuh terhadap kinerja para menteri di kabinetnya dalam upaya mencapai visi misi presiden tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer meyakini Presiden Jokowi bakal segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Dia pun menyinggung menteri Jokowi sebagai ‘brutus’. Tidak loyal kepada presiden.

“Kalau kabinet yang tidak loyal kita sudah tahu dari awal, kan mereka pada ‘brutus’. Mereka memang oriented-nya pertama nyari duit, ngegarong di pemerintahan Jokowi, Jokowi sudah tahu itu,” katanya kepada merdeka.com pekan lalu.

Menurut dia, Jokowi akan melakukan reshuffle pada Oktober atau September mendatang. Salah satunya untuk mengakomodir dukungan PAN di dalam kabinet.

“Kalau enggak September ini atau Oktober ini kan ada reshuffle besar-besaran,” katanya.

Ada dua menteri yang disebutkan Noel yang pasti terkena reshuffle. Sebab, menurutnya dua menteri ini kerap sekali melakukan tindakan yang salah dan merugikan pemerintahan Jokowi. Satu di antaranya Mensesneg Pratikno dan Menteri Perdagangan M Luthfi.

“Salah satu yang di reshuffle yang ketara bangetlah itu pasti Pratikno itu, mulai enggak dilibatkan dalam proses politik sekarang ini. Karena sudah berkali-kali blunder. Pratikno yang pertama kali direshuffle, entah kedua Lutfhi (Menteri Perdagangan), lah ketiga siapa yang jelas ini yang besar-besaran nih reshuffle-nya,” jelasnya.

slug . '" class="' . $tag->slug . '">' . $tag->name . ''; } } ?>