Aljazair menuduh Prancis melakukan “genosida” dan menarik duta besarnya dari Paris lantaran marah atas komentar yang “tidak dapat diterima” yang yang diucapkan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Pemerintah Aljazair juga melarang pesawat militer Prancis melintasi wilayah udaranya pada hari Minggu.
Jet Prancis secara rutin terbang di atas wilayah Aljazair untuk mencapai wilayah Sahel di Afrika barat, tempat tentaranya mereka membantu memerangi kelompok bersenjata sebagai bagian dari operasi Barkhane.
“Pagi ini ketika kami mengajukan rencana penerbangan untuk dua pesawat, kami mengetahui Aljazair telah menghentikan penerbangan di atas wilayah mereka untuk pesawat militer Prancis,” jelas juru bicara militer, Kolonel Pascal Ianni, kepada kantor berita AFP, seperti dilansir laman Aljazeera, Senin (04/10).
Dia menyatakan keputusan tersebut “tidak mempengaruhi operasi atau misi intelijen kami (Prancis)” yang dilakukan di Sahel.
Pemerintah dan militer Aljazair tidak langsung berkomentar mengenai penutupan wilayah udara.
‘Kejahatan kolonial Prancis’
Penarikan kembali duta besar Aljazair dari Prancis untuk “konsultasi” diumumkan pada hari Sabtu dalam sebuah pernyataan dari kepresidenan Aljazair.
Langkah ini juga terjadi di tengah ketegangan keputusan Prancis untuk mengurangi jumlah visa yang diberikan kepada warga Aljazair, Maroko, dan Tunisia.
“Menyusul pernyataan yang belum dibantah, yang oleh beberapa sumber Prancis dikaitkan dengan nama Macron, Aljazair menyatakan keberatan terhadap campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan internalnya,” jelas pernyataan tersebut, seraya menambahkan komentar Prancis adalah “penghinaan yang tidak dapat ditoleransi” kepada warga Aljazair yang gugur melawan kolonialisme Prancis.
“Kejahatan kolonial Prancis di Aljazair tidak terhitung jumlahnya dan sesuai dengan definisi genosida,” jelasnya.
Harian Prancis Le Monde melaporkan Macron membuat pernyataan kritis tentang Aljazair selama pertemuan pada hari Kamis dengan warga Harkis keturunan Aljazair-Prancis, mereka yang bertempur di pihak Prancis selama perang kemerdekaan Aljazair.
Menurut Le Monde, Macron mengatakan Aljazair diperintah oleh “sistem politik-militer” dan menggambarkan “sejarah resmi” negara itu “ditulis ulang” menjadi sesuatu yang “tidak didasarkan pada kebenaran” tetapi “pada wacana kebencian kepada Prancis”.
Surat kabar tersebut menambahkan presiden Prancis menjelaskan dia tidak mengacu pada masyarakat Aljazair secara keseluruhan tetapi pada elit penguasa.
Pemerintah Aljazair tidak merinci komentar Macron mana yang mendorong penarikan duta besarnya, namun menuduh Macron mencampuri urusan dalam negeri Aljazair.
Macron juga dikutip mempertanyakan soal apakah ada negara Aljazair sebelum pemerintahan kolonial Prancis. Aljazair meraih kemerdekaan dari Prancis pada 1962 setelah peperangan berdarah.
Sebuah sumber di pemerintahan Aljazair menyatakan komentar tentang keberadaan Aljazair sebagai sebuah negara telah menyebabkan kemarahan.
Keputusan hari Sabtu adalah yang kedua kalinya Aljazair menarik seorang duta besar dari Prancis.
Aljazair juga memanggil duta besarnya pada Mei 2020 setelah media Prancis menyiarkan film dokumenter tentang Gerakan Hirak, yang muncul dari protes populer yang pecah di Aljazair pada 2019.
