AKTUALITAS.ID – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan konservasi menurun sepanjang 2015-2021. Kebakaran di lahan konservasi cenderung terjadi karena kondisi cuaca yang ekstrim.
“Karhutla di kawasan konservasi memang terjadinya karena tingkat suhu yang tinggi, seperti kejadian terakhir di Pulau Rinca yang suhunya sampai 45 derajat celsius,” kata Direktur Jenderal Konservasi, Sumber Daya Alam, dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno dalam webinar Refleksi Akhir Tahun 2021, Jumat (17/12/2021).
Berdasarkan data KLHK, karhutla di wilayah konservasi pada 2015 seluas 459.278 hektare. Sementara karhutla di wilayah konservasi pada 2021 hanya seluas 38.655 hektare.
Rinciannya pada 2016 sebanyak 110.221 hektare, 2017 seluas 35.994 hektare, 2018 seluas 79.565 hektare, 2019 seluas 227.666 hektare, dan pada 2020 seluas 21.968 hektare.
Secara kumulatif dalam kurun waktu 2015-2021, kasus karhutla di wilayah konservasi seluas 973.357 hektare.
Wiratno mengatakan pihaknya mencatat karhutla di hutan konservasi cenderung terjadi di wilayah belukar mencakup 24 persen dan savana 19 persen. Selama 2021 KLHK mencatat kebakaran hutan konservasi terjadi di 56 unit kawasan konservasi yang tersebar di 18 provinsi.
Karhutla terbanyak terjadi di region Jawa-Bali-Nusa Tenggara sebanyak 23 kawasan konservasi. Kemudian region Kalimantan 15 kawasan konservasi, region Sumatera 10 kawasan konservasi, region Sulawesi 7 kawasan konservasi, dan region Maluku-Papua 6 kawasan konservasi.
Menurut Wiratno, menurunnya kasus karhutla di wilayah konservasi tak terlepas dari berkurangnya titik api (hotspot) pada 2021. Menurut data KLHK, titik hotspot pada 2021 menurun hingga 11,3 persen dari 2020.
“Titik hotspot pemantauan bersama tim KLHK menurun 11 persen tahun ini,” ujarnya.
Wiratno mengatakan kasus karhutla menimbulkan kerugian pada manusia yakni munculnya penyakit ISPA, mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat sekitar.
Sebelumnya KLHK mendapat kritik luas setelah Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan pembangunan besar-besaran di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak boleh berhenti atas nama emisi karbon ataupun deforestasi.
Hal tersebut diungkap Siti saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, Skotlandia, Selasa (2/11). Siti menyatakan FoLU Net Carbon Sink 2030 tak bisa diartikan sebagai nol deforestasi (zero deforestation).
