Connect with us

Berita

Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Buat Kajian soal Penetapan Biaya Karantina Hotel

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal video viral biaya karantina Covid-19 hotel mencapai Rp19 juta per orang. Akibatnya terjadi penumpukan penumpang di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten. Dasco merespons video di media sosial yang memperlihatkan penumpukan penumpang di ruang tunggu bagasi Terminal 3, Bandara Soetta. Dalam video itu […]

Published

pada

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal video viral biaya karantina Covid-19 hotel mencapai Rp19 juta per orang. Akibatnya terjadi penumpukan penumpang di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

Dasco merespons video di media sosial yang memperlihatkan penumpukan penumpang di ruang tunggu bagasi Terminal 3, Bandara Soetta.

Dalam video itu terdengar suara seorang perempuan menjelaskan penyebab antrean panjang penumpang untuk mendapatkan fasilitas karantina ialah biaya karantina di hotel yang sangat mahal, mencapai harga Rp19 juta per orang.

Atas peristiwa itu, Dasco meminta pemerintah membuat kajian soal penetapan biaya karantina di hotel. Ia mengingatkan, kondisi perekonomian masyarakat masih dalam tahap pemulihan setelah krisis ekonomi saat ini.

“Tapi saya imbau supaya komponen-komponen biaya itu bisa dibuat agar tidak memberatkan masyarakat. Apalagi, kita sama-sama tahu bahwa pemulihan ekonomi nasional ini kita belum pulih dan kasihan rakyat kalau dibebankan biaya yang terlalu banyak,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (21/12).

Ia berpendapat, pemerintah harus mengkaji dan membuat terobosan mengenai masalah komponen biaya karantina.

Menurutnya, salah satu langkah yang bisa dilakukan dengan menetapkan biaya karantina yang berbeda antara masyarakat yang pulang dari luar negeri karena bekerja dengan liburan.

“Ada yang kemudian mereka pulang dari luar negeri itu kan karena bekerja, bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ya mungkin, kalau supaya yang jalan-jalan enggak terlalu banyak ya boleh dikasih fasilitas yang berbeda dengan yang bekerja karena supaya yang bekerja itu enggak memberatkan,” katanya.

“Kalau bisa dianggap subsidi silang supaya juga jalan-jalan sementara menahan diri,” sambung Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Trending



Copyright © 2024 aktualitas.id