Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, mengaku tak sanggup menerapkan penutupan wilayah (lockdown) ketat seperti China untuk mencegah penyebaran Covid-19, terutama varian Omicron.
Khairy menjadikan ekonomi dan kesejahteraan warga sebagai alasan pemerintah Malaysia tak dapat menerapkan lockdown.
Sebagai gantinya, Ia menuturkan pemerintah berupaya menerapkan mitigasi untuk meredam pandemi.
“Tidak ada keraguan bahwa pendekatan China (menerapkan lockdown) efektif. Bagaimanapun, strategi lockdown dan Nol Covid juga berarti lockdown total (diterapkan) saat hanya ada tiga kasus positif,” ujar Khairy di Twitter yang dikutip Malay Mail, Senin (10/1).
Dalam cuitan itu, Khairy menanggapi berita soal China menerapkan lockdown di Yuzhou, kota kedua Negeri Tirai Bambu yang diisolasi karena kemunculan kasus Covid-19 baru.
Ia bahkan turut mengunggah tangkapan layar laporan berita berjudul “Yuzhou: Kota China Kedua yang Menerapkan Lockdown.”
Khairy mengatakan, Malaysia sejauh ini berhasil mengelola kasus Covid-19 secara efektif setelah berhasil mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi.
Sejauh ini total warga yang sudah divaksin satu dosis mencapai 80,4 persen atau 26 juta, dua dosis sebanyak 79,2 persen atau 25 juta, sementara booster 22 persen atau 7.1 juta kasus Covid-19.
Adapun untuk keseluruhan kasus Covid-19 tercatat 2.79 juta dan angka kematian 31.768 jiwa.
Khairy menyebut pemerintah juga terus mengingatkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan ketat untuk memastikan tingkat kematian, penggunaan unit perawatan intensif, dan rawat inap berkurang.
Malaysia pernah menerapkan lockdown total pada pertengahan Juni 2020 lalu. Sekitar pertengahan 2021, Malaysia kembali menerapkan lockdown ketat demi meredam lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Delta.
Namun, saat penguncian berlangsung banyak warga yang mengaku kekurangan stok bahan pangan. Penerapan lockdown bahkan memicu krisis politik di Malaysia hingga pengunduran diri perdana menteri Muhyiddin Yassin pada Agustus lalu.
