Kelompok Perlawanan Palestina Kritik Pengumuman Pemerintahan Baru Abbas

AKTUALITAS.ID – Beberapa kelompok perlawanan Palestina telah mengutuk pengumuman Presiden Mahmoud Abbas tentang pemerintahan baru, dengan menyatakan kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat memperdalam perpecahan di antara bangsa Palestina.

Pada Jumat, kelompok Hamas, Jihad Islam, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, dan Inisiatif Nasional mengeluarkan pernyataan bersama yang mempertanyakan keputusan untuk mengganti perdana menteri tanpa konsultasi lebih lanjut dengan berbagai kelompok politik Palestina.

“Pengambilan keputusan secara individual dan langkah-langkah yang tidak berdasar hanya akan menguatkan kebijakan unilateralisme dan memperdalam kesenjangan di antara warga Palestina,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Pada Kamis, Abbas menunjuk Mohammad Mustafa sebagai perdana menteri baru dan memberinya tugas untuk membentuk kabinet baru.

Mustafa akan menggantikan Mohammad Shtayyeh yang mengundurkan diri pada bulan Februari setelah peristiwa terkait konflik Israel-Gaza.

Meskipun bukan anggota gerakan Fatah yang dipimpin oleh Abbas, Mustafa adalah anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina.

Pernyataan bersama tersebut juga mengajak Fatah untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok Palestina lainnya dalam menetapkan langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan tujuan nasional Palestina serta untuk memenuhi aspirasi rakyat Palestina dalam memperoleh kemerdekaan dan mengembalikan tanah serta tempat-tempat suci mereka.

Selama ini, Israel telah melancarkan serangan-serangan mematikan di Gaza sejak serangan lintas batas yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan-serangan tersebut telah menyebabkan lebih dari 31 ribu jiwa tewas dan melukai lebih dari 73 ribu lainnya, sambil mengakibatkan kehancuran massal dan kekurangan bahan pokok.

Selain itu, Israel juga memberlakukan blokade yang parah di wilayah Palestina, khususnya di Gaza, yang mengakibatkan warga setempat, terutama di bagian utara Gaza, berada di ambang kelaparan.

Lebih dari 85% penduduk Gaza terpaksa mengungsi akibat serangan Israel, sementara kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan semakin parah. Lebih dari 60% infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur, menurut data PBB.

Israel telah dihadapkan pada tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), dengan keputusan sementara ICJ pada bulan Januari yang memerintahkan Israel untuk menghentikan tindakan genosida dan memastikan bantuan kemanusiaan tersedia untuk warga sipil di Gaza. (YAN KUSUMA/RAFI)