Jokowi Soroti Kerumitan Perizinan MotoGP Mandalika di NTB

AKTUALITAS.ID – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan perasaannya yang sempat “lemas” saat mengetahui rumitnya proses perizinan penyelenggaraan ajang balap MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Dalam pidatonya pada acara Peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Jakarta, Senin, Jokowi menyoroti kerumitan birokrasi yang harus dihadapi penyelenggara event besar di Indonesia.

“Saya beri contoh MotoGP di Mandalika, saya cek kepada panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja 8.000 orang. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Begitu saya tanya bagaimana mengenai perizinan, ‘lemas’ saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus,” ungkap Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa keruwetan perizinan ini disebabkan oleh banyaknya nama surat perizinan yang harus diurus, mulai dari surat rekomendasi hingga surat pemberitahuan. Hal ini membuat proses perizinan menjadi sangat kompleks dan membebani penyelenggara.

MotoGP Mandalika membutuhkan berbagai macam perizinan, termasuk surat persetujuan desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI Pusat, surat rekomendasi dari polsek, polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri. Selain itu, diperlukan pula surat dukungan dari RSUD NTB, dinas kebakaran, surat pemberitahuan kepada Bea Cukai, Kawasan Ekonomi Khusus NTB, hingga Indonesia National Single Window (INSW).

“Kalau saya jadi penyelenggara event itu ‘lemas’ sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi izin yang sudah saya sebut, atau mungkin duit saya sudah habis dahulu sebelum event terjadi,” kata Jokowi, menggambarkan betapa beratnya beban birokrasi yang harus dihadapi.

Presiden menekankan bahwa kerumitan serupa pasti dialami oleh penyelenggara event-event besar lainnya, seperti konser musik dan acara olahraga lainnya. Setiap tahun, sebelum pandemi, terdapat sekitar 4.000 event yang diadakan di Indonesia, dan saat ini sekitar 3.700 event.

Dalam upaya mengatasi kerumitan ini, Presiden sangat mengapresiasi hadirnya sistem perizinan terintegrasi Online Single Submission (OSS). Jokowi berharap digitalisasi perizinan ini bukan hanya sekadar website layanan, melainkan benar-benar memberikan kemudahan dan kepastian dalam pengurusan perizinan.

“Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita sehingga munculnya adalah sebuah cost (biaya) yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan,” jelas Presiden.

Dengan digitalisasi perizinan, diharapkan proses pengurusan izin menjadi lebih efisien, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi, sehingga mendukung pertumbuhan industri event di Indonesia. (KAISAR/RAFI)