NASIONAL
Siap-siap! Pemerintah Kaji Aturan WFH Seminggu Sekali
AKTUALITAS.ID – Pemerintah tengah mengkaji kebijakan penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya efisiensi pola kerja. Wacana ini disebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan dan belum diputuskan secara final.
“Kami sedang merumuskan kebijakan untuk mengefisienkan cara kerja. Salah satu opsinya adalah WFH satu hari dalam satu minggu,” ujarnya, Minggu (22/3/2026).
Ia menegaskan, wacana tersebut tidak berkaitan dengan kondisi pasokan energi nasional. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam kondisi aman.
“Bukan karena ada masalah BBM. Pasokan energi aman, ini murni bagian dari evaluasi dan efisiensi kerja,” jelasnya.
Menurut Prasetyo, kebijakan WFH mingguan kemungkinan tidak akan berlaku untuk seluruh sektor. Sejumlah bidang seperti layanan publik, industri, dan perdagangan diperkirakan tetap menjalankan aktivitas secara normal.
“Kebijakan ini hanya untuk sektor tertentu agar tidak disalahpahami,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap sektor informal yang bergantung pada mobilitas harian masyarakat.
Saat ini, skema penerapan WFH masih terus dimatangkan, termasuk mekanisme teknis dan sektor mana saja yang akan terdampak.
Pemerintah menargetkan kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi kerja sekaligus menjaga produktivitas tanpa mengganggu stabilitas ekonomi. (Bowo/Mun)
-
JABODETABEK09/05/2026 09:30 WIBRatusan Siswa SD di Cakung Tumbang Usai Santap MBG
-
OASE09/05/2026 05:00 WIBBatang Pohon Ini Menangis Saat Rasulullah Tinggalkan Mimbar
-
RAGAM09/05/2026 14:00 WIBAli Shariati dan Api Perlawanan Iran
-
JABODETABEK09/05/2026 05:30 WIBJakarta Diprediksi Cerah Berawan di Semua Wilayah
-
JABODETABEK09/05/2026 06:30 WIBCatat! SIM Keliling Buka di Jakarta Sabtu Ini
-
NASIONAL09/05/2026 06:00 WIBWaka MPR: Jangan Salah Paham Soal Kenaikan BBM
-
POLITIK09/05/2026 07:00 WIBDPR Setuju Hukuman Berat untuk Politik Uang
-
PAPUA TENGAH09/05/2026 11:00 WIBTiti Anggraini: Polisi Lebih Efektif Sikat Politik Uang