Kemenhan Jepang Pecat Lebih dari 200 Pejabat Korupsi 

AKTUALITAS.ID – Jepang baru-baru ini menghadapi guncangan besar di sektor pertahanan, dengan lebih dari 200 pejabat menghadapi hukuman akibat skandal penanganan informasi rahasia dan penggelembungan gaji.

Rentetan skandal ini menjadi kasus terbesar dalam beberapa tahun terakhir di kalangan pertahanan Jepang, yang mencoreng upaya negara tersebut untuk memperkuat militernya dalam menghadapi tantangan dari China dan Korea Utara.

Menteri Pertahanan Jepang, Minoru Kihara, menyatakan bahwa kejadian ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan publik yang tidak bisa ditolerir.

“Masalah-masalah ini telah mengkhianati kepercayaan publik dan tidak dapat diterima,” ujar Kihara dalam pernyataan yang dilansir oleh Bloomberg.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Kihara berjanji akan mengembalikan gajinya selama satu bulan dan mengambil langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Skandal ini melibatkan berbagai pelanggaran, termasuk akses tidak sah terhadap informasi rahasia tentang pergerakan kapal perang dan penggelembungan gaji oleh puluhan penyelam angkatan laut yang mengklaim tugas berisiko tinggi yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Selain itu, terdapat juga kasus pelecehan verbal terhadap bawahan oleh pejabat kementerian.

Sebanyak 220 pejabat menerima hukuman mulai dari pemecatan hingga teguran resmi. Angkatan laut Jepang, yang dikenal sebagai Pasukan Bela Diri Maritim (MSDF), menjadi pusat banyak tuduhan pelanggaran. Laksamana Ryo Sakai, kepala staf MSDF, menyatakan akan mundur pada 19 Juli sebagai bentuk tanggung jawab atas skandal tersebut.

“Dengan memanfaatkan kesempatan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekecewaan yang ditimbulkan,” tulis Sakai dalam pernyataan di halaman web kementerian.

Pengungkapan skandal ini diperkirakan akan meningkatkan keengganan publik terhadap biaya peningkatan belanja pertahanan yang cepat. Jepang saat ini sedang meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi sekitar 2% dari produk domestik bruto (PDB) dari sekitar 1% selama lima tahun hingga 2028.

Pemerintah pun belum memutuskan bagaimana mendanai sebagian besar pengeluaran tambahan untuk senjata seperti rudal dan jet tempur, sementara jajak pendapat menunjukkan penolakan publik terhadap kenaikan pajak untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Dalam buku putih pertahanan tahunan yang dirilis pada Jumat lalu, Jepang menyatakan telah mengamankan 42% dari total JPY43,5 triliun yang dibutuhkan untuk peningkatan pertahanan yang direncanakan. Perdana Menteri Fumio Kishida, yang berbicara setelah menghadiri pertemuan puncak NATO di Washington, mengatakan telah menginstruksikan Kihara untuk mengatasi masalah ini dan memperkuat kepemimpinan guna mendapatkan kembali kepercayaan publik.

“Melihat kembali pertemuan NATO, jelas bahwa kita menghadapi lingkungan keamanan yang sangat serius. Dengan mengingat hal itu, Jepang tidak boleh lengah dalam keamanan negara kita sendiri,” kata Kishida.

Skandal pertahanan ini menambah tantangan bagi Kishida dalam mempertahankan kekuasaannya, di mana peringkat dukungannya saat ini berada di titik terendah akibat penanganan skandal pendanaan politik yang terpisah dan kenaikan harga yang melanda rumah tangga.

Dengan rentetan skandal yang mencuat, Jepang kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan mereka. Ke depan, langkah-langkah tegas dan transparansi akan menjadi kunci dalam upaya memperkuat kembali militer Jepang dan menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. (NAUFAL/RAFI)