Menkes AS Ubah Komite Penasihat Imunisasi CDC

AKTUALITAS.ID – Menteri Kesehatan Amerika Serikat, Robert F. Kennedy Jr., pada Senin (9/6/2025) secara mengejutkan memecat seluruh 17 anggota Komite Penasihat Imunisasi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Langkah drastis ini diklaim sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kebijakan vaksinasi nasional.

Dalam kolom opininya di surat kabar The Wall Street Journal, Kennedy menyebut bahwa sekitar dua pertiga anggota panel saat ini ditunjuk pada masa akhir pemerintahan Presiden Joe Biden. “Kita membutuhkan pandangan yang lebih beragam dan independen dalam pengambilan keputusan terkait vaksin,” tulis Kennedy.

Panel ini selama ini memainkan peran penting dalam menetapkan pedoman vaksinasi nasional, termasuk jenis vaksin yang direkomendasikan, sasaran penerima, serta waktu pemberiannya. Rekomendasi dari komite ini menjadi acuan utama bagi perusahaan asuransi dan program pemerintah seperti Medicaid dalam menanggung biaya vaksin.

Surat kabar The New York Times melaporkan bahwa komite ini memiliki pengaruh besar dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Namun, dengan pemberhentian mendadak ini, muncul kekhawatiran dari kalangan medis dan pemerhati kebijakan bahwa langkah ini bisa membuka jalan bagi perubahan besar — bahkan penghapusan — terhadap rekomendasi imunisasi yang telah berlaku selama puluhan tahun, termasuk vaksinasi anak.

Meski begitu, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS memastikan bahwa jadwal pertemuan komite berikutnya pada 25–27 Juni tetap akan berlangsung. Hingga saat ini, belum diumumkan siapa saja yang akan mengisi posisi kosong dalam panel tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian kebijakan kontroversial Kennedy, yang dikenal memiliki pandangan kritis terhadap vaksin. Ia menegaskan bahwa reformasi sistem vaksinasi diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas.

Masyarakat kini menanti arah baru kebijakan imunisasi nasional di tengah perdebatan sengit antara sains, kebijakan, dan kepercayaan publik. (PURNOMO/DIN)