Mamdani Tolak Perintah Trump untuk Menahan Maduro di New York

AKTUALITAS.ID – Wali Kota New York yang baru dilantik, Zohran Mamdani, mengutuk keras langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memerintahkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer AS di Caracas pada Sabtu (3/1/2026) dini hari.

Mamdani menilai tindakan pemerintahan Trump sebagai bentuk invasi dan pelanggaran serius terhadap hukum federal Amerika Serikat serta hukum internasional. Ia bahkan menyebut penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, sebagai tindakan perang yang berpotensi memicu eskalasi konflik global.

Dalam pernyataannya, Mamdani mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima pengarahan untuk menahan Maduro dan Cilia Flores di New York City. Namun, ia secara tegas menolak perintah tersebut dan langsung menyampaikan sikap penolakannya kepada Trump melalui sambungan telepon.

“Saya menelepon presiden dan berbicara langsung dengannya untuk menyampaikan penolakan saya terhadap tindakan ini. Penolakan tersebut didasarkan pada penentangan terhadap upaya perubahan rezim, pelanggaran hukum internasional dan federal, serta prinsip bahwa standar ini harus konsisten diterapkan setiap hari,” kata Mamdani, dikutip dari Fox News.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota New York tidak akan terlibat dalam langkah apa pun yang berpotensi membahayakan keselamatan warga sipil atau melanggar prinsip hukum internasional.

Mamdani juga menyampaikan sikap resminya melalui media sosial X. Ia memperingatkan bahwa upaya perubahan rezim secara terang-terangan di Venezuela akan berdampak langsung terhadap warga New York, khususnya komunitas diaspora Venezuela yang tinggal di kota tersebut.

“Fokus saya adalah keselamatan mereka dan keselamatan setiap warga New York. Pemerintahan kami akan terus memantau situasi dan mengeluarkan panduan yang relevan sesuai perkembangan,” tulis Mamdani.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan penangkapan Nicolas Maduro dalam serangan militer skala besar Amerika Serikat ke sejumlah lokasi strategis di Caracas. Pemerintah AS menuding Maduro terlibat dalam kejahatan narkoba dan perdagangan senjata lintas negara.

Menanggapi aksi tersebut, pemerintahan Venezuela menuduh Amerika Serikat berupaya merampas cadangan minyak dan mineral nasional. Caracas juga menyebut operasi militer AS sebagai bentuk perang kolonial modern yang bertujuan menghancurkan sistem pemerintahan republik Venezuela dan memaksakan perubahan rezim yang berpihak pada kepentingan oligarki.

Baik Mamdani maupun Maduro dikenal sebagai politisi berhaluan sosialis, meski beroperasi dalam konteks politik yang berbeda. Mamdani mengusung agenda redistribusi kekayaan melalui peningkatan pajak bagi kelompok kaya dan korporasi besar guna membiayai layanan publik di New York.

Ia juga memperjuangkan kebijakan perumahan milik pemerintah, penitipan anak, transportasi umum terjangkau, serta toko kelontong milik kota. Pendekatan tersebut kerap dibandingkan dengan kebijakan Maduro yang menekankan kendali negara atas sumber daya, distribusi pangan, layanan kesehatan, dan perumahan nasional.

Pernyataan keras Mamdani menandai meningkatnya ketegangan politik domestik di Amerika Serikat menyusul operasi militer AS di Venezuela, sekaligus membuka perdebatan baru mengenai batas kewenangan presiden, hukum internasional, dan dampak kebijakan luar negeri terhadap pemerintah daerah. (Mun)