Baru 3 Bulan Menjabat, PM Jepang Sanae Takaichi Bubarkan Parlemen Demi Pemilu Dini

AKTUALITAS.ID – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara mengejutkan mengumumkan pembubaran parlemen hanya tiga bulan setelah resmi menjabat sebagai PM perempuan pertama dalam sejarah Jepang. Langkah politik besar ini diambil untuk mempercepat pelaksanaan pemilihan umum nasional guna menguji dukungan publik terhadap arah kebijakan pemerintahannya.

Pembubaran majelis rendah parlemen Jepang dijadwalkan berlangsung pada 23 Januari 2026, sementara pemilu nasional akan digelar pada 8 Februari 2026. Pemilu tersebut akan memperebutkan seluruh 456 kursi majelis rendah, sekaligus menjadi ujian awal kepemimpinan Takaichi.

“Hari ini, saya sebagai perdana menteri, telah memutuskan untuk membubarkan majelis rendah pada 23 Januari,” ujar Takaichi dalam konferensi pers, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Keputusan mempercepat pemilu ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperoleh mandat langsung dari rakyat, terutama terkait kebijakan utama Takaichi yang mencakup peningkatan belanja negara, pemotongan pajak, serta penguatan sektor keamanan nasional.

Takaichi secara terbuka mengakui bahwa pemilu dini ini merupakan pertaruhan politik terbesar dalam kariernya.

“Saya mempertaruhkan masa depan politik saya sendiri sebagai PM pada pemilihan ini. Saya ingin publik menilai secara langsung apakah mereka akan mempercayakan saya untuk mengelola negara,” tegasnya.

Selain mencari legitimasi publik, langkah ini juga diyakini bertujuan untuk memperkuat posisinya di internal Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, sekaligus menjaga dan memperbesar mayoritas koalisi pemerintahan.

Dalam pemilu mendatang, Takaichi menargetkan koalisi LDP dan Partai Ishin mampu mempertahankan kendali atas majelis rendah. Sementara itu, penantang utama datang dari Aliansi Reformasi Sentris, Partai Demokrat Konstitusional Jepang, serta Partai Komeito.

Berdasarkan survei terbaru yang dirilis NHK, sekitar 45 persen responden menilai kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai isu paling krusial bagi pemilih Jepang. Isu tersebut disusul oleh diplomasi luar negeri dan keamanan nasional.

Sebagai respons atas tekanan biaya hidup, di awal masa jabatannya Takaichi telah menjanjikan penghentian sementara pajak konsumsi sebesar 8 persen untuk bahan makanan selama dua tahun. Kebijakan fiskal ekspansif yang diusungnya juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli rumah tangga, serta mendorong pertumbuhan penerimaan pajak jangka panjang.

Pemilu Februari mendatang kini menjadi penentu apakah agenda besar Sanae Takaichi akan mendapatkan restu politik rakyat Jepang, atau justru menjadi tantangan awal bagi pemerintahan barunya. (Mun)