PascaLebaran Harga Pangan di Bulukumba Sulsel Terkendali

AKTUALITAS.ID – Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan upaya stabilisasi pangan pada akhirnya bertujuan menjaga keseimbangan seluruh pelaku dalam rantai pasok pangan.

“Kita ingin semua tersenyum. Petani tersenyum karena harga hasil panennya baik, pedagang tersenyum karena barang tersedia dan bisa dijual, dan masyarakat juga tersenyum karena harga pangan terjangkau. Itulah tujuan pemerintah menjaga pangan,” kata Amran.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan harga pangan di wilayah Bulukumba, Sulawesi Selatan tetap terkendali pascaLebaran 1447 Hijriah, didukung distribusi lancar sehingga tidak terjadi lonjakan signifikan pada komoditas strategis.

“PascaHari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional terpantau tetap stabil dengan pasokan yang tersedia,” kata Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Hermawan sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Dia menyampaikan pihaknya bersama Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan melakukan pemantauan langsung di Pasar Cekkeng, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, guna memastikan pergerakan harga tetap berada dalam koridor yang wajar.

Hermawan menuturkan berdasarkan hasil pemantauan di pasar tersebut, secara umum harga pangan terpantau dalam kondisi normal dengan sebagian besar komoditas berada di bawah maupun sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP).

Sejumlah komoditas utama seperti beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) tercatat Rp12.000 per kilogram (di bawah HET Rp12.500 per kg); beras premium Rp14.400 per kg (di bawah HET Rp14.900 per kg), serta beras medium Rp12.200 per kg (di bawah HET Rp13.500 per kg).

Komoditas lain seperti bawang merah Rp35.000 per kg dan bawang putih Rp35.000 per kg juga berada di bawah HAP. Sementara itu, telur ayam dan gula konsumsi masing-masing tercatat sesuai dengan HAP, serta minyak goreng Minyakita berada pada kisaran Rp15.700 per liter sesuai HET.

Ia menegaskan Satgas Pangan akan menelusuri penyebab jika terjadi kenaikan harga secara menyeluruh baik dari hulu hingga hilir untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam rantai distribusi pangan.

Untuk menjaga kondisi tersebut tetap terkendali, pemerintah juga memperkuat berbagai instrumen intervensi di antaranya Gerakan Pangan Murah.

Bapanas mencatat hingga awal Maret 2026, pelaksanaan GPM telah terealisasi sebanyak 789 kali kegiatan yang tersebar di 24 provinsi dan 153 kabupaten/kota, sebagai bagian dari upaya mendekatkan akses pangan terjangkau kepada masyarakat.

Di sisi lain, program penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi penyaluran di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat per 25 Maret 2026 telah mencapai 2,22 ribu ton atau sekitar 5,71 persen dari target di wilayah Sulsel-Sulbar.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan penyaluran bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Per 25 Maret 2026, realisasi bantuan pangan beras secara nasional mencapai 7,5 ribu ton dan minyak goreng sebesar 1,5 juta liter yang diterima oleh 378 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan stabilisasi yang terintegrasi, baik melalui penguatan pasokan, distribusi, maupun intervensi langsung kepada masyarakat, guna memastikan harga tetap terkendali dan ketersediaan pangan terjaga pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Sebagai langkah lanjutan, Satgas Saber Pangan akan terus melakukan pendalaman terhadap rantai pasok komoditas yang mengalami kenaikan harga, termasuk di tingkat produsen dan distributor, serta mendorong intervensi distribusi antarwilayah untuk menjaga keseimbangan pasokan.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying.

Dengan penguatan pengawasan serta dukungan berbagai instrumen stabilisasi, pemerintah memastikan harga pangan tetap terkendali dan pasokan tetap terjaga, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pasca Lebaran dapat berjalan dengan baik.

(Yan Kusuma/goeh)