Kemenhan: Wajib Militer Bisa Diterapkan Jika Anggaran Mumpuni

AKTUALITAS.ID – Wacana mengenai kemungkinan penerapan wajib militer di Indonesia kembali mencuat setelah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memberikan tanggapannya. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menyatakan implementasi program wajib militer bukanlah hal yang mustahil di Tanah Air. Namun, ia menekankan langkah tersebut akan membutuhkan anggaran yang sangat besar.

“Kalau nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang mungkin lebih maju ya, seperti wajib militer, tetapi tentunya ini butuh biaya yang banyak,” ujar Brigjen TNI Frega dalam sebuah webinar yang disiarkan dari Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Pernyataan ini disampaikan Frega saat menjawab pertanyaan dari peserta webinar terkait potensi pelibatan warga negara Indonesia dalam situasi perang. Lebih lanjut, ia menjelaskan jika wajib militer dapat diimplementasikan, hal tersebut hendaknya tidak dipandang sebagai upaya militerisasi.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab. Kan amanah konstitusi, pertahanan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara,” tegasnya, merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kendati demikian, Brigjen TNI Frega menegaskan dengan kondisi saat ini, partisipasi warga negara dalam pertahanan lebih bersifat sukarela, melalui program Komponen Cadangan (Komcad) dan Bela Negara. “Saat ini dengan keterbatasan anggaran yang kami punya, kami baru mencetak beberapa ribu, dan tentunya melalui seleksi. Mereka pun juga sewaktu-waktu ada kondisi darurat siap untuk dimobilisasi,” jelasnya.

Ia kemudian menjelaskan dalam situasi darurat yang mengancam kedaulatan negara, komponen utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yaitu militer atau TNI, akan menjadi garda terdepan yang diprioritaskan untuk dikerahkan. Pernyataan Kemenhan ini memberikan gambaran meskipun ide wajib militer memiliki dasar konstitusional, implementasinya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran negara di masa depan. Untuk saat ini, program Komcad dan Bela Negara tetap menjadi jalur partisipasi utama bagi warga negara yang ingin berkontribusi dalam pertahanan negara. (Mun/Ari Wibowo)