Connect with us

NASIONAL

KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL ke Pertamina Dihapus, Usul BBM Kapal Dapat Subsidi

Aktualitas.id -

TNI AL menggelar rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (28/4/2025). (ANTARA)

AKTUALITAS.ID — Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL saat ini menanggung tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebesar triliunan rupiah kepada PT Pertamina (Persero). Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), ia berharap tunggakan tersebut dapat diputihkan demi mendukung kelancaran operasional TNI AL.

“Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” ujar Laksamana Ali.

Menurutnya, TNI AL memiliki tunggakan konsumsi BBM sebesar Rp2,25 triliun, yang kini bertambah menjadi sekitar Rp3,2 triliun. Ia menilai beban tersebut sangat mengganggu kegiatan operasional, termasuk patroli dan pengamanan wilayah laut Indonesia.

Laksamana Ali juga menyoroti ketidakadilan dalam perlakuan harga BBM untuk TNI AL, yang saat ini masih dikenakan tarif industri, berbeda dengan kepolisian (Polri) yang mendapatkan perlakuan khusus. Ia mengusulkan agar kebutuhan BBM kapal-kapal TNI AL mendapatkan subsidi.

“Perlakuan untuk TNI AL perlu disamakan seperti Polri. Ini penting untuk menjaga efektivitas operasional kami,” tegasnya.

Lebih lanjut, Laksamana Ali mengusulkan agar kebutuhan BBM TNI AL dikelola secara terpusat melalui Kementerian Pertahanan, guna memastikan ketersediaan dan pengelolaan anggaran lebih efisien. Ia menegaskan, kebutuhan BBM di lingkungan TNI AL sangat besar, mengingat banyak kapal tetap harus menyalakan mesin meski dalam kondisi sandar.

“Mesin kapal harus hidup untuk mendukung peralatan di dalam kapal, termasuk sistem pendingin udara. Kalau AC dimatikan, peralatan elektronik di kapal bisa cepat rusak,” jelasnya.

Permintaan ini menjadi sorotan penting dalam upaya memperkuat ketahanan dan kesiapan operasional TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah laut nasional. (ARI WIBOWO/DIN) 

TRENDING

Exit mobile version