Rp46 Miliar untuk Jet KPU: Hasyim Klaim Efisiensi Ratusan Miliar

AKTUALITAS.ID – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, buka suara soal penggunaan jet pribadi oleh lembaga yang pernah ia pimpin selama proses Pemilu 2024. Isu ini mencuat setelah Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi resmi melaporkan dugaan penyimpangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal tersebut, Hasyim menegaskan penggunaan jet pribadi merupakan langkah strategis dan operasional guna memastikan kelancaran distribusi logistik pemilu di tengah jadwal yang sangat ketat.

“Waktu kampanye hanya 75 hari, jauh lebih singkat dibanding Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari. Ini berdampak pada percepatan proses cetak dan distribusi logistik,” ujar Hasyim usai menjadi saksi di sidang Tipikor, Jumat (16/5/2025) malam.

Menurut Hasyim, penggunaan pesawat komersil tidak bisa sepenuhnya diandalkan karena terbatasnya jam penerbangan dan ketidaksesuaian rute. Oleh karena itu, penyewaan jet pribadi dinilai sebagai solusi yang paling efisien dan fleksibel.

“Private jet ini bukan untuk mengirim logistik, tapi untuk monitoring distribusi logistik ke daerah-daerah yang strategis, terutama yang jumlah pemilihnya besar,” jelasnya.

Hasyim juga menegaskan pengadaan jet tersebut telah melalui perencanaan resmi dan tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPU. Nilai kontraknya disebut sekitar Rp65 miliar, namun berkat sistem pembayaran berdasarkan pemakaian aktual, angka yang dibayarkan akhirnya turun menjadi Rp46 miliar.

Lebih lanjut, Hasyim menyatakan keputusan menyewa jet pribadi justru berkontribusi pada efisiensi anggaran.

“Dengan strategi ini, ada penghematan sekitar Rp380 miliar untuk biaya cetak dan distribusi surat suara,” ungkapnya.

Polemik ini muncul setelah Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi yang terdiri dari Transparency International Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran oleh KPU ke KPK. Mereka menilai penggunaan jet pribadi perlu diaudit lebih lanjut demi transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Kini, publik menanti tindak lanjut dari laporan tersebut, sekaligus menyoroti pentingnya keterbukaan dalam setiap pengambilan kebijakan, apalagi dalam lembaga yang menangani pesta demokrasi terbesar di negeri ini. (Ari Wibowo/Mun)