Puan Minta Pemerintah Evaluasi Total Sistem Zonasi SPMB yang Penuh Manipulasi

AKTUALITAS.ID – Kejadian tidak mengenakkan kembali terjadi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan permasalahan yang terus berulang ini menunjukkan lemahnya tata kelola sistem pendidikan nasional yang seharusnya menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan merata.

Dalam pernyataannya pada Selasa (17/6/2025), Puan menyampaikan antrean panjang sejak subuh, sistem digital yang sering error, serta praktik pungutan liar dan manipulasi data domisili menjadi bukti sistem zonasi yang diterapkan gagal memenuhi harapan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar gangguan sesaat, melainkan sebuah krisis tata kelola yang harus segera diperbaiki.

Lebih jauh, Puan menyoroti ketidakadilan dalam sistem zonasi digital yang sering kali menimbulkan ketimpangan. Banyak orang tua mengeluhkan anak-anak mereka yang ditolak di sekolah favorit meskipun tinggal dekat, sementara siswa dari zona jauh justru lolos masuk. Kasus manipulasi data domisili, seperti pemalsuan Kartu Keluarga dan pindah alamat mendadak, semakin memperkeruh suasana.

Puan menegaskan praktik manipulasi dan ketidaktransparanan ini membuka peluang diskriminasi dan merusak hak dasar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia mendesak agar dilakukan audit independen terhadap sistem pendaftaran digital di seluruh provinsi dan penegakan hukum tegas terhadap praktik pungli, suap, serta jual-beli kursi di sekolah.

Selain itu, Puan menyerukan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendaftaran dan pemerataan kualitas pendidikan. Ia menegaskan hak anak untuk bersekolah adalah hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara, bukan hak istimewa.

Kepada seluruh pemangku kebijakan, Puan mengingatkan pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Gagal menyelenggarakan proses masuk sekolah secara transparan dan adil sama saja dengan mengabaikan hak dasar anak-anak Indonesia. Ia menutup pernyataannya dengan seruan agar sistem pendidikan lebih manusiawi, inklusif, dan bebas dari praktik manipulasi demi masa depan generasi penerus bangsa yang lebih baik. (Ari Wibowo/Mun)