Ketua DPD RI: Pemotongan TKD Wajar Membuat Kepala Daerah Keberatan

AKTUALITAS.ID – Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyatakan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan adalah hal yang wajar jika menuai keberatan dari para kepala daerah. Menurut Sultan, keberatan tersebut muncul karena kebijakan efisiensi ini berpotensi menghambat kepala daerah memenuhi janji politik mereka kepada masyarakat.

“Sangat wajar jika kebijakan efisiensi TKD sedikit banyak mengganggu kinerja para gubernur yang secara politik dapat menggerus tingkat kepercayaan publik,” kata Sultan, Sabtu (11/10/2025).

Sultan menjelaskan, pemangkasan alokasi TKD dalam nota APBN 2026 menimbulkan dampak ganda, yakni mengganggu janji politik sekaligus agenda otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, ia menilai para gubernur memiliki hak penuh untuk mempertanyakan dasar kebijakan yang berpotensi mengganggu kinerja daerah.

Solusi Radikal: Jabatan Gubernur Tak Perlu Dipilih Langsung

Meskipun meyakini bahwa pemerintah pusat memiliki alasan kuat dalam memangkas anggaran, Sultan justru menawarkan solusi yang cukup radikal terhadap sistem politik di Indonesia untuk mengatasi permasalahan ini.

Sultan mengusulkan agar pemerintah mengubah sistem pemilihan kepala daerah.

“Kami mendorong agar ke depan jabatan gubernur tidak perlu lagi dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkada. Pilkada langsung cukup dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota sebagai titik berat otonomi daerah,” usulnya.

Dengan sistem Pilkada tidak langsung, menurut Sultan, seorang gubernur tidak akan lagi memiliki tanggung jawab politik secara langsung kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan gubernur untuk fokus pada fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bupati/wali kota, serta bertanggung jawab penuh merealisasikan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. (Mun)