Pemerintah Potong Dana TKD 2026, DPR: Untuk Program Prioritas

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, mengungkap alasan pemerintah memutuskan memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena pendapatan negara tidak mengalami kenaikan signifikan, sementara belanja negara terus meningkat akibat berbagai program prioritas nasional.

“Karena fiskal kita, pendapatan negara kita angkanya tidak mengalami kenaikan signifikan. Sementara belanja negara kita bertambah,” kata Fauzi kepada wartawan di NasDem Tower, Sabtu (11/10/2025).

Fauzi menjelaskan, salah satu penyebab utama meningkatnya belanja negara adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Kedua program tersebut disebut menyerap anggaran hingga ratusan triliun rupiah.

“Yang pertama adalah program MBG, anggarannya hampir Rp335 triliun. Terus yang kedua Sekolah Rakyat,” jelas Fauzi.

Selain dua program besar itu, pemerintah juga menyiapkan alokasi besar untuk program hilirisasi pangan dan energi, yang menjadi bagian dari strategi ekonomi jangka panjang Presiden Prabowo.

“Ada beberapa program unggulan Pak Prabowo seperti MBG, hilirisasi pangan, hilirisasi energi. Program-program ini sebelumnya tidak ada, jadi anggarannya terserap ke situ semua,” lanjutnya.

Sebelumnya, pemerintah hanya menganggarkan Rp649,99 triliun untuk TKD pada APBN 2026, turun signifikan dari Rp919,87 triliun di tahun 2025. Artinya, ada pemangkasan sekitar Rp269 triliun.

Kebijakan ini memicu reaksi dari sejumlah kepala daerah. Sedikitnya 18 gubernur menyampaikan protes langsung ke Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat pada Selasa (7/10/2025).

Beberapa di antaranya adalah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Gubernur Aceh Mualem menyebut daerahnya mengalami pemotongan anggaran hingga 25 persen dan menyatakan tidak sepakat dengan kebijakan tersebut.

Dengan kondisi fiskal yang ketat, DPR meminta agar pemerintah menjaga keseimbangan antara program nasional dan kebutuhan daerah. Fauzi menekankan bahwa efisiensi anggaran harus tetap berpihak pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. (Mun)