Prabowo Diminta Copot 104 Kader Parpol dari Jabatan Komisaris BUMN

AKTUALITAS.ID – Komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai perlu segera dibuktikan melalui perombakan di jajaran komisaris yang kini didominasi oleh kader partai politik (parpol).

Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, berpendapat bahwa tanpa reformasi personalia di tingkat komisaris, niat Prabowo untuk menata BUMN hanya akan menjadi slogan tanpa bukti nyata.

Hal ini didasarkan pada temuan Transparency International Indonesia (TII) yang mencatat terdapat 104 kader parpol yang masih menduduki posisi komisaris di berbagai perusahaan pelat merah. Secara keseluruhan, total politisi termasuk relawan yang menduduki kursi komisaris mencapai 165 orang.

“Untuk membuktikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak hanya omon-omon, harus segera merombak jajaran komisaris karena banyak diisi oleh politisi. Jumlahnya mencapai 165 orang,” ujar Fernando Emas dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2025).

Gerindra Paling Mendominasi Kursi Komisaris

Fernando menambahkan, dari total kader parpol yang mengisi kursi BUMN tersebut, kader Partai Gerindra tercatat paling mendominasi dengan porsi hingga 48,6%. Angka ini jauh melampaui partai-partai lain seperti Demokrat (9,2%), Golkar (8,3%), PDI-P, PAN, dan PSI (masing-masing 5,5%).

Meski Presiden Prabowo telah menyampaikan niat untuk memperbaiki tata kelola BUMN, termasuk rencana mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan, Fernando menilai langkah struktural tersebut tidak akan efektif tanpa perubahan di level personalia.

“Prabowo harus konsisten dengan pernyataannya. Jangan sampai ucapan BUMN selama ini dikelola seperti perusahaan nenek moyang justru menampar wajahnya sendiri,” tegas Fernando.

Fernando Emas menyimpulkan posisi komisaris yang sarat kepentingan politik menjadi penghambat utama bagi profesionalisme dan transparansi BUMN. Oleh karena itu, ia mendesak Presiden untuk segera membersihkan BUMN dari kepentingan politik.

“Segera copot kader partai dari jabatan komisaris BUMN agar terbukti keseriusan Prabowo dalam menata ulang BUMN,” pungkasnya. (Mun)