DPR Minta Kajian Mendalam Kebijakan WFH Imbas Harga Minyak

AKTUALITAS.ID – Rencana kebijakan work from home (WFH) yang tengah disiapkan pemerintah sebagai respons atas kenaikan harga minyak dunia mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dikaji secara komprehensif sebelum diterapkan.

Menurut Khozin, kebijakan WFH tidak boleh diputuskan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan berbagai aspek penting, mulai dari efektivitas layanan publik hingga dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.

“Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat,” ujar Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Khozin menilai, pengalaman penerapan WFH saat pandemi COVID-19 dapat menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan baru. Namun, ia menekankan bahwa kondisi saat ini berbeda sehingga diperlukan data terbaru yang akurat.

Ia menyebutkan, kebijakan WFH harus disusun berdasarkan data kuantitatif di lapangan, termasuk faktor demografi, tingkat efektivitas kerja, serta kondisi ekonomi masyarakat di masing-masing daerah.

“Jadi, betul-betul didasari data kuantitatif lapangan dalam penerbitan kebijakan ini,” tegasnya.

Khozin juga mengkritisi rencana pemerintah yang akan menerapkan skema satu hari WFH dalam lima hari kerja. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai kurang signifikan dalam menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Ia menyarankan agar kebijakan WFH difokuskan terlebih dahulu di kota-kota dengan mobilitas tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, dan Surabaya.

Selain WFH, Khozin menekankan pentingnya penguatan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang dalam mengurangi konsumsi BBM. Ia menilai, jika ASN dan pekerja swasta beralih ke transportasi umum, dampaknya akan lebih signifikan terhadap efisiensi energi dan pengurangan polusi udara.

“Pemda mesti mendesain transportasi umum yang nyaman dan aman sehingga ASN dan pekerja swasta dapat mengoptimalkan penggunaannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah tengah mengkaji penerapan kerja fleksibel sebagai respons atas kenaikan harga minyak global.

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” kata Airlangga.

Rencana kebijakan ini akan memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja dan ditujukan tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga sektor swasta dan pemerintah daerah.

Rencana penerapan WFH sebagai respons kenaikan harga minyak dinilai perlu pendekatan menyeluruh dan berbasis data. DPR mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya fokus pada penghematan BBM, tetapi juga mempertimbangkan kualitas layanan publik dan dampak ekonomi secara luas. (Bowo/Mun)