Tegas! Presiden Prabowo Tolak Pelucutan Senjata Hamas oleh Pasukan RI

AKTUALITAS.ID – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pernyataan tegas terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Jalur Gaza, Palestina. Prabowo menekankan bahwa kehadiran TNI di wilayah konflik tersebut murni untuk misi kemanusiaan, bukan untuk melakukan pelucutan senjata terhadap kelompok Hamas.

Pernyataan ini disampaikan Presiden dalam tayangan “Presiden Prabowo Menjawab” guna meluruskan spekulasi mengenai peran Indonesia dalam pasukan internasional di Gaza.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia menolak terlibat dalam upaya de-persenjataan (deweaponization) terhadap Hamas. Menurutnya, mandat utama pasukan Indonesia adalah memberikan rasa aman bagi penduduk Palestina.

“Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” ujar Presiden Prabowo, dikutip Jumat (20/3/2026).

Ia menambahkan bahwa langkah ini adalah bentuk konsistensi diplomasi Indonesia yang sejak lama mendukung penuh kemerdekaan Palestina.

Terkait keterlibatan dalam Board of Peace (BoP), Prabowo menetapkan syarat yang sangat ketat. Indonesia hanya akan mengirimkan personel jika mendapatkan lampu hijau dari para tokoh Palestina serta negara-negara mayoritas Muslim di kawasan, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.

“Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena kita ingin menjadi pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping force),” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan adanya aturan national caveats atau batasan nasional. Prinsip ini memberikan hak bagi Indonesia untuk menolak aksi militer atau konfrontasi bersenjata terhadap pihak de facto di lapangan.

Meski persiapan internal TNI telah matang dengan rencana pengerahan hingga 8.000 personel untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF), Presiden mengumumkan bahwa misi tersebut saat ini sedang ditangguhkan (on hold).

Keputusan penundaan ini diambil akibat eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat-Israel dengan Iran, yang membuat situasi geopolitik di Timur Tengah menjadi sangat tidak kondusif.

“Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan,” pungkas Presiden. (Bowo/Mun)