Suku Mee dan Suku Kamoro Desak Pemerintah Segera Wujudkan Perdamaian di Kapiraya

AKTUALITAS.ID – Kepala Suku Besar Mee Papua Tengah, Melkias Moyapa, bersama jajarannya menemui perwakilan masyarakat adat Kamoro di Kabupaten Mimika, Kamis (19/2/2026). Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian tapal batas wilayah perdamaian di Kapiraya

Melkias Moyapa menyampaikan kedua belah pihak mengusulkan penyelesaian persoalan dilakukan melalui mekanisme adat dengan dukungan penuh pemerintah daerah.

“Kami minta pemerintah agar segera tentukan waktu untuk mempercepat proses penanganan kasus ini,” kata Melkias.

Ia juga meminta pemerintah di tiga wilayah terkait, yakni Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai, segera mengambil langkah konkret agar proses penyelesaian tidak berlarut-larut. Pihaknya menyatakan siap mengawal langkah pemerintah demi tercapainya perdamaian.

Dikesempatan yang sama, Ketua (Lembaga Masyarakat Adat) LMA Suku Kamoro, Yohanis Boyau, meminta pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan tersebut dengan melibatkan para pemuka adat sebagai representasi masyarakat.

“Kami kepala-kepala suku sudah bersedia, sudah standby, tinggal tunggu petunjuk dari pemerintah kita bergerak ke Kapiraya untuk menyelesaikan masalah kedua belah suku,” ujarnya.

Tokoh masyarakat asal Suku Mee, Deki Tenoye, menegaskan masyarakat tidak menginginkan konflik berkepanjangan dan berharap penyelesaian segera dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa depan.

“Kami tidak mau ada persoalan-persoalan di Kapiraya sana di kemudian hari. Kami tidak punya kepentingan apa-apa, kami ingin perdamaian di sana,” tegasnya.

Sementara itu, tokoh pemuda Kapiraya, Fransisko Waukateyau, menyatakan pihaknya telah mengambil sikap untuk turun langsung ke lapangan guna membantu penyelesaian konflik, sekaligus mengajak masyarakat kedua suku menahan diri.

“Kami juga meminta dari kedua masyarakat adat yaitu Mee dan Kamoro di Kapiraya agar menahan diri. Kami akan turun untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian upaya rekonsiliasi yang menitikberatkan pada pendekatan adat, dialog, dan kolaborasi antara pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lokal guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kapiraya. (Ahmad)