PKB Jadi Partai Pertama Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD

AKTUALITAS.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencatatkan diri sebagai partai pertama yang mengusulkan pemilihan gubernur dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini disampaikan oleh Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI, Indrajaya, yang menyatakan adanya keprihatinan terhadap besarnya anggaran yang diperlukan untuk Pemilu 2024.

“Dalam konteks tersebut, PKB mengusulkan Pilgub melalui DPRD. Ini adalah langkah untuk mengurangi beban anggaran Pemilu yang mencapai Rp 37,4 triliun untuk Pilkada saja,” kata Indrajaya dalam keterangan resminya di Jakarta pada Senin (16/12/2024).

Indrajaya menambahkan, PKB mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik nasional, mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan tidak hanya untuk Pemilu, tetapi juga untuk pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres), yang total mencapai Rp 71,3 triliun.

“Proses pemilihan yang rumit ini disebabkan oleh regulasi yang berbeda untuk masing-masing pemilu. Sebagai contoh, UU Pemilu dan UU Pilkada yang mengenakan sistem proporsional daftar calon terbuka untuk DPR, DPD, dan DPRD, sementara Pilkada harus dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat,” ungkap legislator dari Dapil Papua Selatan tersebut.

Dari total Rp 37,4 triliun anggaran Pilkada, sekitar 40 persen berasal dari APBD dan 60 persen dari APBN. Indrajaya juga memperingatkan kemungkinan pembengkakan biaya tambahan untuk pemilu ulang atau pemungutan suara ulang (PSU) yang bisa terjadi, mengingat terdapat 275 gugatan hasil Pilkada yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

“Angka itu belum termasuk potensi biaya tambahan jika Pilpres 2024 membutuhkan dua putaran, yang diperkirakan harus menggelontorkan lagi Rp 38,2 triliun. Ini jelas akan memberikan tekanan lebih pada anggaran negara,” imbuhnya.

Melihat tren pembengkakan biaya pemilu, Indrajaya mengungkapkan data bahwa anggaran Pemilu terus meningkat dari Rp 13,5 triliun di 2004 hingga mencapai Rp 71,3 triliun di 2024. Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana pemilu untuk menghindari munculnya syakwasangka di masyarakat.

Indrajaya menekankan pentingnya evaluasi dan efisiensi anggaran pemilu demi kepentingan pembangunan bangsa, berharap penghematan di sektor pemilu akan memungkinkan peningkatan alokasi anggaran untuk program-program penting lainnya, seperti Program Makan Bergizi Gratis dan kesejahteraan guru.

“Jika anggaran pemilu bisa dihemat, maka kita bisa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk program-program kemasyarakatan yang lebih mendesak,” pungkas Indrajaya. (Enal Kaisar)