Rupiah Bisa Loyo! PKS Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Tarif Trump di Sektor Keuangan

AKTUALITAS.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti potensi risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang mengintai industri padat karya di Indonesia menyusul kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang dikenakan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. PKS mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis, termasuk menyiapkan skema fiskal khusus guna melindungi sektor industri yang paling terdampak.

Politikus PKS, Muhammad Kholid, menekankan pentingnya bagi pemerintah Indonesia untuk bergerak cepat dengan strategi diplomasi dagang yang cerdas dan terukur. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terpancing untuk melakukan retaliasi perdagangan yang justru dapat merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan.

“Indonesia harus menegosiasikan kembali skema Generalized System of Preferences (GSP) dan berbagai hambatan non-tarif agar tetap bisa mengakses pasar Amerika Serikat. Selain itu, kita perlu segera menyiapkan diversifikasi ekspor ke kawasan seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara BRICS, karena lanskap rantai pasokan, perdagangan, dan investasi global akan berubah pasca kebijakan tarif Trump,” kata Kholid, yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR RI.

Kholid melihat bahwa kebijakan tarif Trump berpotensi besar memukul industri padat karya di Indonesia yang sangat bergantung pada pasar AS. Sektor-sektor seperti tekstil, garmen, mebel, elektronik, dan machinery tools terkait otomotif menjadi perhatian utama.

“Kita perlu menyiapkan skema fiskal untuk melindungi industri padat karya yang terdampak langsung, serta mengantisipasi risiko lay off atau PHK massal,” jelasnya. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan usaha dan melindungi mata pencaharian jutaan pekerja di sektor tersebut.

Selain dampak langsung pada perdagangan, Kholid juga mengingatkan pemerintah akan potensi aliran modal keluar dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat perang dagang ini. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang komprehensif di sektor keuangan juga menjadi prioritas.

“Transmisi dampak perang dagang tidak hanya terjadi melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui pasar keuangan. Potensi keluarnya modal asing harus diantisipasi agar tidak memperburuk tekanan terhadap rupiah,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan komunikasi dengan para pemimpin negara anggota ASEAN lainnya, termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura, untuk membahas respons bersama terhadap kebijakan tarif AS ini. Pertemuan tingkat menteri ekonomi ASEAN juga dijadwalkan untuk menindaklanjuti pembicaraan tersebut. Langkah-langkah koordinasi di tingkat regional ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar ASEAN dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS. (Mun/Ari Wibowo)