Sejarah Partai Nahdlatul Ulama dari Organisasi ke Arena Politik Nasional

AKTUALITAS.ID – Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya dikenal sebagai organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, tetapi juga memiliki rekam jejak panjang sebagai kekuatan politik praktis yang menentukan. Sejarah mencatat, “Suara Nahdliyin” selalu menjadi rebutan dalam setiap kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu), mengingat loyalitas dan besarnya basis massa kaum sarungan ini.

Menilik ke belakang, NU pernah berdiri tegak sebagai partai politik mandiri yang mengguncang peta kekuatan nasional, terutama pada era Orde Lama dan awal Orde Baru.

1952: Keluar dari Masyumi dan Menjadi Partai Mandiri
Keterlibatan NU dalam politik praktis bermula saat bergabung dengan Masyumi pada era 1940-an, satu-satunya wadah politik umat Islam kala itu. Namun, dinamika internal tak terelakkan.

Ahmad Rofik, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman, menjelaskan bahwa ketegangan terjadi antara kelompok Islam modernis dan tradisionalis (NU) di tubuh Masyumi. Pemicunya beragam, mulai dari perebutan posisi Menteri Agama hingga perasaan ulama NU yang merasa dipinggirkan.

Puncaknya, pada tahun 1952, NU memutuskan keluar dari Masyumi dan mendeklarasikan diri sebagai partai politik independen. Langkah berani ini mengubah lanskap politik Indonesia selamanya.

Kejutan Pemilu 1955: Kekuatan Ketiga Terbesar
Keputusan NU menjadi partai politik terbukti tepat. Pada Pemilu 1955—pemilu pertama dalam sejarah Indonesia – Partai NU tampil sebagai kuda hitam yang mengejutkan.

Secara nasional, NU berhasil meraih 6.955.141 suara atau setara 18,41 persen. Perolehan ini menempatkan NU sebagai pemenang ketiga, mengungguli Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menempel ketat Masyumi di posisi kedua.

Peta kekuatan politik saat itu praktis dikuasai oleh tiga poros besar: Nasionalis (PNI), Islam (Masyumi dan NU), serta Komunis (PKI). NU kemudian memilih langkah strategis dengan berkoalisi bersama Sukarno (PNI) setelah Masyumi dan PSI dibubarkan karena tuduhan subversif.

Pemilu 1971 dan Sikap Oposisi di Era Soeharto
Memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, NU mengambil posisi berbeda. Jika di era Sukarno NU cenderung berkoalisi, di masa awal Orde Baru NU tampil sebagai penyeimbang atau oposisi terhadap kekuasaan otoriter.

Pada Pemilu 1971, meskipun Golkar menyapu bersih suara sebagai mesin politik Orde Baru (76,12 persen di Jawa Barat), NU tetap menunjukkan taringnya.

Fauzan Ali Rasyid dalam bukunya mencatat, NU berhasil memperbaiki pamornya. Di Jawa Barat, NU meraih 1.310.679 suara (13,08 persen), menempatkannya di posisi kedua di bawah Golkar dan menjadi partai Islam dengan perolehan suara tertinggi, mengalahkan Parmusi, PSII, dan Perti.

1977: Fusi ke PPP dan Kembali ke Khittah 1926
Eksistensi NU sebagai partai politik mandiri berakhir menjelang Pemilu 1977. Kebijakan fusi partai yang diterapkan Orde Baru melalui UU Nomor 3 Tahun 1975 memaksa penyederhanaan sistem kepartaian.

Partai-partai Islam, yakni NU, PSII, Perti, dan Parmusi, dilebur menjadi satu wadah bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sejak saat itu, nama Partai NU hilang dari surat suara.

Dinamika politik yang sarat intervensi penguasa akhirnya mendorong NU untuk mengambil langkah fundamental: Kembali ke Khittah 1926. NU memutuskan untuk meninggalkan politik praktis dan kembali pada jati dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan (Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah), sebuah keputusan yang menjaga marwah NU hingga hari ini. (Mun)