Golkar Nilai MBG Bisa Ciptakan Wirausaha Baru

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyentil langkah DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melarang kadernya mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Idrus, program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi juga berpotensi menjadi momentum menciptakan kewirausahaan di masyarakat.

“MBG itu juga bisa dijadikan momentum untuk menciptakan entrepreneurship di masyarakat. Bagaimana rakyat kita dilibatkan dan menjadi pelaku usaha,” ujar Idrus usai acara silaturahmi dan buka bersama IKA UIN Alauddin Makassar, Jumat (27/2/2026).

Mantan Menteri Sosial itu menilai polemik yang muncul seharusnya tidak diarahkan pada kebijakan MBG, melainkan pada aspek pelaksanaannya di lapangan.

“Ini bukan persoalan kebijakan, tapi persoalan pelaksanaan,” tegasnya.

Idrus menambahkan, jika terdapat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, maka harus dibuktikan secara jelas. Ia meminta pihak yang menuding adanya penyelewengan untuk menunjukkan data dan fakta konkret.

“Kalau ada bukti siapa yang menyimpang, tunjukkan. Kalau ada data faktanya, sampaikan,” katanya.

Menurutnya, jika terdapat kekurangan dalam program MBG, evaluasi menjadi langkah yang tepat tanpa harus mempersoalkan kebijakan dasarnya.

Sebelumnya, melalui pernyataan politikusnya, Guntur Romli, PDIP membenarkan adanya surat edaran internal yang melarang kader terlibat dalam bisnis SPPG.

PDIP menegaskan bahwa MBG dibiayai dari APBN, termasuk realokasi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pajak rakyat. Karena itu, partai ingin menghindari potensi konflik kepentingan maupun komersialisasi program kerakyatan.

Langkah tersebut juga disebut sebagai respons atas pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut seluruh partai politik memiliki dapur MBG.

Polemik ini menambah dinamika politik seputar implementasi program MBG, yang di satu sisi dipandang sebagai instrumen penguatan gizi nasional, namun di sisi lain juga dinilai memiliki dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal. (Firmansyah/Mun)