Berita
Erick Thohir Tak Akan Paksa Masyarakat Ikut Program Vaksinasi Corona
AKTUALITAS.ID – Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemerintah tak akan memaksa masyarakat untuk ikut dalam program vaksinasi covid-19. Pasalnya, berdasarkan survei yang telah dilakukan, hanya sekitar 66 persen masyarakat yang percaya dan mau divaksinasi virus corona. “Ada juga yang 16 persen tidak mau divaksin, kami juga tidak memaksakan,” ujarnya dalam webinar bertajuk Persiapan Infrastruktur Data […]
AKTUALITAS.ID – Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemerintah tak akan memaksa masyarakat untuk ikut dalam program vaksinasi covid-19.
Pasalnya, berdasarkan survei yang telah dilakukan, hanya sekitar 66 persen masyarakat yang percaya dan mau divaksinasi virus corona.
“Ada juga yang 16 persen tidak mau divaksin, kami juga tidak memaksakan,” ujarnya dalam webinar bertajuk Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19, Selasa (1/12/2020).
Menurut Erick, pemerintah berusaha untuk memastikan vaksin yang didatangkan berkualitas dan memenuhi standar yang diwajibkan WHO.
“Tentunya yang sudah melalui uji klinis, dan KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) pun terbuka kepada MUI, BPOM, semua pihak kami libatkan. Keamanan untuk rakyat Indonesia adalah yang utama,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Erick juga mengingatkan meski vaksin tersedia masyarakat tak boleh meninggalkan protokol covid-19. Pasalnya, pemerintah sendiri menargetkan vaksin bisa dilakukan akhir tahun ini atau awal 2021.
“Ingat 7-8 bulan ke depan tidak semua mendapatkan vaksin. Ini kita harapkan juga menjadi bagian penting,” tegasnya.
Erick mengingatkan vaksinasi bukan lah hal baru yang dilakukan Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah telah memiliki pengalaman cukup panjang dalam melakukan vaksinasi mulai dari vaksin polio, meningitis hingga flu burung.
Namun,berbeda dengan sebelumnya, vaksinasi covid-19 harus dilakukan sebanyak dua kali. Oleh karena itu, pemerintah berharap masyarakat dapat bekerja sama agar vaksinasi berjalan lancar.
Erick juga memastikan pemerintah melibatkan rumah sakit dan perusahaan swasta dalam proses distribusi vaksin tersebut.
- POLITIK20 jam lalu
Megawati Siap Turun Tangan Jika Hasto Ditangkap, KPK: Proses Hukum Berjalan Sesuai Aturan
- POLITIK23 jam lalu
Heddy Luqito: Selama Tahun 2024 DKPP Pecat 66 Penyelenggara
- POLITIK21 jam lalu
Mardiono: Muktamar PPP Dipercepat untuk Persiapan Pemilu 2029
- POLITIK19 jam lalu
KPU Tentukan Pilkada Ulang 27 Agustus 2025 untuk Daerah yang Dimenangkan Kolom Kosong
- Jabodetabek22 jam lalu
Cemburu Melanda, Pria di Bekasi Siram Mantan Pacar dengan Air Keras
- EkBis20 jam lalu
OJK: Tidak Ada Lonjakan Utang Pinjol Jelang Libur Natal dan Tahun Baru
- Jabodetabek18 jam lalu
Seorang Pria Berusia 46 Tahun Tewas Tertabrak KRL di Cilebut, Bogor
- POLITIK22 jam lalu
PDIP Tak Mau Terburu-Buru Sikapi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD