PDIP Tak Mau Terburu-Buru Sikapi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

AKTUALITAS.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tidak akan terburu-buru dalam menyikapi wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. PDIP lebih memilih untuk melakukan kajian mendalam sebelum memberikan respons terhadap usulan tersebut.

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu memeriksa apakah usulan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan negara. “Soal pemilu dipilih oleh DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru,” kata Deddy dalam keterangannya di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Deddy menegaskan bahwa prinsip dasar PDIP adalah mempertahankan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. “Pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote,” ujarnya.

Mengenai alasan biaya tinggi dalam pilkada yang menjadi latar belakang usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Deddy menilai bahwa hal tersebut terjadi karena ada pihak-pihak tertentu yang mencari kekuasaan dengan cara-cara serakah. “Politik berbiaya tinggi terjadi karena memang ada elite politik yang menaburkan uang. Partai yang membangun basis dukungan di bawah, tidak perlu mengeluarkan uang besar,” jelas Deddy.

Deddy juga menilai bahwa masih banyak cara untuk mengurangi biaya pilkada, asalkan pemerintah serius dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan tidak sembrono. “Masih banyak cara lainnya untuk menurunkan tingginya biaya pilkada, asalkan pemerintah tidak membuat pesta demokrasi berjalan ugal-ugalan,” imbuhnya.

PDIP juga menyatakan bahwa jika wacana revisi Undang-Undang Pilkada digulirkan, partainya akan melakukan kajian mendalam, termasuk tentang pilkada asimetris, di mana daerah-daerah tertentu yang memiliki kesiapan dapat melaksanakan pemilu langsung. “Kami sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang siap bisa melaksanakan pemilu langsung,” kata Deddy.

PDIP pun menekankan bahwa keputusan mengenai pilkada harus tetap mengutamakan prinsip demokrasi yang menghargai suara rakyat. (Damar Ramadhan)