PDIP : RUU Pemilu adalah Nyawa Parpol

AKTUALITAS.ID – Eskalasi politik di DPR RI memanas setelah PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan tegas terhadap usulan agar Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Kapoksi PDIP Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyebut langkah tersebut sebagai ancaman serius bagi kedaulatan partai politik dan demokrasi.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas usulan Waketum PAN, Saleh Daulay, yang menyarankan agar pemerintah mengambil alih inisiatif pembahasan guna menghindari “pergelutan” kepentingan antar-parpol di awal proses.

Deddy Sitorus menegaskan bahwa partai politik adalah peserta utama pemilu, sehingga merekalah yang paling berkepentingan dalam menyusun aturan mainnya. Ia menilai sangat tidak logis jika regulasi yang sangat vital bagi eksistensi legislatif justru diserahkan kepada eksekutif.

“Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada pemerintah sama saja dengan menyerahkan ‘nyawa’ partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan,” tegas Deddy kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Ia juga mempertanyakan logika di balik usulan tersebut, mengingat banyak undang-undang teknis lainnya justru menjadi inisiatif DPR. “Tetapi UU yang vital bagi DPR malah diusulkan jadi inisiatif pemerintah. Ada apa?” tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP ini menyentil kekhawatiran pihak-pihak yang ingin menghindari dinamika antar-parpol dalam pembahasan undang-undang. Menurut Deddy, perdebatan dan perbedaan pandangan adalah esensi dari demokrasi yang melahirkan konsensus.

“Dalam politik pasti ada perbedaan, perdebatan, pergumulan. Kalau takut perbedaan dan pergulatan ya nggak usah berpolitik atau bikin partai politik. Masa filosofi begini saja nggak ngerti?” sindir Deddy tajam.

Sebelumnya, Waketum PAN Saleh Daulay mengusulkan agar RUU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah dengan berkaca pada preseden sebelumnya. Saleh menilai, jika inisiatif datang dari pemerintah, maka ego sektoral antar-parpol dapat diredam sebelum masuk ke pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Namun bagi PDIP, dalih efisiensi tersebut tidak bisa menjustifikasi penyerahan kontrol aturan pemilu ke tangan pemerintah. Hingga saat ini, pembahasan RUU Pemilu masih terus menjadi bola panas yang diperdebatkan di internal masing-masing fraksi di Senayan. (Bowo/Mun)