Panelis Debat Capres-Cawapres Hendaknya Bisa Bertanya


Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo bersalaman dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) usai Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

AKTUALITAS.ID – Juru Bicara Pasangan Jokowi-Maaruf, Lena Maryana Mukti berharap segera ada perbaikan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden berikutnya. Salah satu yang perlu diperbaiki adalah pertanyaan langsung dari panelis yang lebih mendalam.

“Penanya harusnya bisa menggali pertanyaan secara spontanitas meskipun itu sudah disiapkan panelis. Saya menyarankan agar panelis yang menyiapkan pertanyaan itulah yang langsung menanyakan ke calon,” kata Lena dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/1).

Hal senada pun diungkapkan Peneliti Senior Populi Center, Afrimadona. Menurutnya, seyogyanya panelis juga diberi kesempatan untuk bertanya.

“Perlu panelis untuk langsung bertanya. Karena dialog kemarin hanya terjadi di dua kandidiat. Panelis wakil dari publik perlu men-chalangge asumsi dari dua kubu. Sehingga jika kandidat berbicara paparan normatif bisa langsung followup biar bisa langsung dibuka,” ujarnya.

Mantan Komisioner KPu Sigit Pamungkas menilai janji KPU untuk membuat suatu debat yang membuat publik terpuaskan tidak terpenuhi. Menurutnya, dalam debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden pada Kamis (17/1) sangat tidak membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang detail soal visi, misi, dan program kedua capres-cawapres.

Baca juga, KPU Pastikan tak Ada Bocoran Soal untuk Debat Kedua.

Sigit bahkan  meminta KPU untuk meminta maaf kepada publik lantaran tidak mampu menampilkan debat yang membuat masyarakat mengetahui visi, misi, dan program lebih mendalam setiap paslon.

“KPU harus meminta maaf kepada publik karena tak tampilkan substansinya, (debat) dipersiapkan dengan bagus, kandidat menjawab dengan posisi ideologi dan rencana yang matang. Justru saat debat apa yang dijanjikan tidak muncul,” kata Sigit.

Lebih lanjut Sigit mengatakan, KPU terlalu banyak kompromi dengan kedua paslon. Seharusnya, KPU lah yang mengendalikan penyelenggaraan debat.

“Terlalu banyak kompromi. Terlalu banyak bagian dalam debat untuk fasilitasi keinginan paslon. Harusnya KPU kembali percaya diri. Kontestan ya ikut saja,” tegas Sigit.

Kedua, sambung Sigit, KPU harus menghilangkan apa yang menjadi kritik publik yakni pembagian bocoran soal yqmg harus dihilangkan. Karena dengan adanya kisi-kisi pertanyaan, terbukti sangat tidak mendidik.

“Itu menjadi catatan harus dihilangkan,” ujarnya.

slug . '" class="' . $tag->slug . '">' . $tag->name . ''; } } ?>