Berita
Divonis 1,5 Tahun, Ahmad Dhani Banding ke Pengadilan Tinggi DKI
Ahmad Dhani divonis penjara selama satu tahun enam bulan.
AKTUALITAS.ID – Tim pengacara Ahmad Dhani mengajukan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memvonis musisi itu dengan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan. Pernyataan banding disampaikan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Selasa (29/1/2019).
“Kita sampaikan pernyataan banding terlebih dahulu ke Pengadilan Tinggi DKI pada Selasa, yang sudah dipersiapkan setelah hakim membaca putusan,” kata Hendarsam Marantoko, pengacara Ahmad Dhani di Jakarta.
Hendarsam menyatakan langkah selanjutnya yang akan diambil tim kuasa hukum Ahmad Dhani mendaftarkan memori banding setelah menerima salinan putusan dari PN Jakarta Selatan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Ratmoho memvonis Ahmad Dhani hukuman penjara selama 1,5 tahun karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
Selain menghukum satu tahun enam bulan, hakim juga memerintahkan Dhani untuk menjalani penahanan. Tindak pidana yang dilakukan Dhani, menurut Ratmoho, yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh menyebarkan informasi yang menunjukkan rasa kebencian.
Diungkapkan hakim, informasi yang tersebar itu juga menimbulkan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Putusan hakim itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut Dhani pidana penjara dua tahun.
Jaksa menganggap Dhani telah melanggar Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
-
Dunia22 jam ago
Putin Akui Kecolongan atas Pembunuhan Jenderal Nuklir Rusia yang Diduga Dirancang Ukraina
-
Jabodetabek18 jam ago
Prakiraan Cuaca 21 Desember 2024: Hujan Ringan Diprediksi di Jakarta Timur
-
POLITIK16 jam ago
Ketua KPU: Pelantikan Kepala Daerah Idealnya Dilakukan Setelah 13 Maret 2025
-
Multimedia11 jam ago
FOTO: Kementerian Ekraf Targetkan Pemasukan Negara Sebesar 7 Persen
-
POLITIK12 jam ago
Komisi II DPR: Wacana KPU Jadi Badan Ad Hoc Terbatas di Tingkat Daerah
-
Jabodetabek6 jam ago
Arus Wisata Menuju Puncak Bogor Mulai Dipadati Pengunjung
-
POLITIK14 jam ago
MUI Dukung Usulan Prabowo: Pilkada Harus Dipilih oleh DPRD
-
POLITIK9 jam ago
PDIP Telusuri Penyebar Spanduk Provokatif yang Serang Megawati