AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mempersilakan pemantau pemilu asing untuk memantau pemilu di Indonesia. Negara ini, kata dia, terbuka untuk pemantau pemilu asing selama mereka tidak membuat onar.
“Nggak (masalah), silakan saja. Pemantau pemilu asing asal datang dengan niat baik, kan sudah ada tata cara, persyaratannya, dan KPU yang menentukan itu,” tutur Wiranto di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019).
Ia menerangkan, sudah ada undangan untuk para pemantau pemilu asing tersebut. Indonesia, kata mantan Panglima ABRI itu, terbuka untuk proses pemantauan tersebut selama para pemantau asing itu tidak mengacau dan membuat keonaran.
“Saya kira kita terbuka untuk itu, selama mereka tidak mengacau, tidak ikut membuat keonaran, dan sebagainya,” terang Wiranto.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang pemantau pemilu dari dalam dan luar negeri. Setidaknya ada 120 delegasi yang diundang untuk mengikuti kegiatan yang disebut sebagai election visit program itu.
“Untuk Pemilu 2019 kita mengadakan apa yang disebut dengan election visit program dan ini bukan kegiatan yang pertama, sejak saya di KPU kegiatan itu selalu ada,” ujar Ketua KPU, Arief Budiman, di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).
Kegiatan tersebut, kata Arief, berupa mengundang pemerhati pemilu untuk melihat proses pemilu di Indonesia. Pihaknya mengundang bukan hanya untuk pemilu nasional, tetapi juga pemilu lokal, yakni pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
“Itu kami juga mengundang para pihak dari dalam maupun dari luar negeri secara demokratis, luber, dan jurdil,” terangnya.
Berdasarkan laporan terakhir, kata Arief, kurang lebih akan ada 120 delegasi yang datang untuk menjadi pemerhati pemilu di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai macam, yakni penyelenggara pemilu di negara lain, lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, perwakilan kedutaan besar yang ada di Indonesia, dan pemantau pemilu domestik.
“Kemudian ada pemantau pemilu domestik, ada yang biasa terlibat dalam kepemiluan kita ada Perludem, KIPP, JPPR, dan lain-lain itu. Jadi banyak, sampai sekarang yang sudah terdaftar sekitar 120-an,” terang Arief. [Republika]
