People Power Ala Amien, Bawaslu: Untuk Apa Ada Lembaga Kami?


Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humprey Djemat, saat menemui politisi senior, Amien Rais dikediamannya di Jakarta, Jumat (18/1/2019). Dihadapan Amien, Humprey mengkritisi sikap Jokowi yang cenderung diam dalam menyikapi persoalan yang terjadi di internal PPP. AKTUALITAS.ID/Kiki Budi Hartawan.

AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Nasional (Bawaslu) RI mempertanyakan fungsi dari seruan people power ala Amien Rais menyebut tidak akan menyerahkan kasus sengketa Pilpres maupun Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi.

“Kalau people power dijadikan alat menjalankan demokrasi. Untuk apa ada kita Bawaslu? Untuk apa ada KPU? Untuk apa ada DKPP? Bawaslu itu diciptakan bukan saja sebagai pengawas tetapi penindakan pelanggaran selama proses pemilu. Bukan sebagai lembaga ada sukur, enggak ada ya sudah,” kata Fritz Edward Siregar.

Menurut Fritz, kecurigaan Amien Rais tidak beralasan karena mencurigai MK, KPU, Bawaslu dan DKPP. Sebab, demi pembenahan demokrasi, pada hulu demokrasi selain instansi penyelenggara negara hadir pula Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu).

“Di hulu kami sudah menciptakan MoU dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk perangi kecurangan. Malah untuk serangan fajar KPU, DKPP sudah meneken MoU juga praktek money politic,” ujar Fritz.

Sementara pada sektor hilir, pemilu 2019 pun akan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dan KPK yang mengawasi upaya suap yang dilakukan.

“Hulu sudah berjalan baik. Saya juga yakin di hilir juga berjalan baik. Ada MK dan diawasi KPK juga kalau takut suap bisa di OTT-kan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Fritz mengatakan Bawaslu saat ini sudah siap menerima laporan yang masuk terkait pelanggaran pemilu.

“Sekarang saja Bawaslu siap menerima apabila ada komplain yang dilakukan oleh peserta pemilu terhadap proses. Maka, gunakanlah mekanisme yang ada,” tandasnya.

Ikhwal tanggapan Fritz tersebut bersumber dari pernyataan Mantan Ketua MPR yang kini menjadi Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Amien Rais mengancam akan menggerakan people power bila terjadi kecurangan pada proses Pilpres.

Amien bahkan secara lugas menyebut tidak mempercayai marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga mengadili sengketa pemilu. Omongan Amien itu disampaikan pada Minggu, 31 Maret 2019 di Mesjid Sunda Kelapa.

slug . '" class="' . $tag->slug . '">' . $tag->name . ''; } } ?>