TKN Kenalkan ‘War Room’, Ruangan untuk Pantau Perhitungan Suara Pilpres 2019

AKTUALITAS.ID – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin akhirnya memperkenalkan war room. War room merupakan ruang khusus yang digunakan untuk memantau penghitungan hasil pemilu 2019. War Room ini bertempat di salah satu ruangan di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Wakil Ketua TKN Moeldoko mengatakan, keberadaan war room ini merupakan alat kontrol TKN terhadap penghitungan suara pemilu 2019.

“War room ini adalah alat kontrol kami,” tegas Moeldoko, Minggu, (21/4/2019).

Moeldoko menambahkan, dengan adanya war room ini, maka jika ada sesuatu yang tidak selaras dalam penghitungan, TKN bisa mempertanyakan di mana letak ketidaksamaannya, serta jika ada kemungkinan penyimpangan.

Sementara itu, Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy mengatakan, di dalam “war room” ini terdapat 250 personel yang akan bekerja selama 24 jam setiap hari dengan tiga shift. Mereka melakukan rekapitulasi real count dari hasil verifikasi C1 dari TPS seluruh Indonesia.

Hasil C1 diperoleh dari aplikasi yang dimiliki TKN yakni JAMIN, sebuah aplikasi pelaporan saksi mulai dari TPS.

“Aplikasi ini memudahkan saksi untuk melaporkan hasil penghitungan suara serta foto C1 dari TPS,” kata Lukman Edy.

Hingga Minggu petang, penghitungan sementara suara nasional melalui “war room” TKN mencapai 14,66 persen atau 119.216 dari total 813.350 TPS seluruh Indonesia dengan total perolehan suara 23.847.734 suara.

Lukman menyampaikan perolehan sementara ini menunjukkan pasangan calon Jokowi-KH Maruf Amin memeroleh 56,16 persen atau 13.155.012 suara mengungguli Prabowo -Sandiaga Uno yang mendapatkan hasil 45,84 persen atau 10.693.723 suara.

“Hasil rekapitulasi suara TKN hampir sama dengan perolehan KPU. Ini menandakan bahwa kita sejalan dengan apa yang dilakukan KPU,” tambah Lukman Edy.

Lukman menambahkan bahwa awalnya TKN menargetkan penghitungan pada H+1 mencapai hingga 50 persen suara.

Namun ternyata terjadi beberapa kendala besar di lapangan seperti rekapitulasi yang kebanyakan baru di kecamatan. Ini memakan waktu cukup banyak.

“Kendala pemilu sekarang tidak ada rekapitulasi tingkat desa, melainkan langsung rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga memakan waktu,” pungkasnya. (Antara)