Berita
Gonjan-ganjing Internal Penyidik, KPK Diambang Perpecahan?
AKTUALITAS.ID – Indonesia Police Watch (IPW) angkat bicara soal aksi ‘cakar-cakaran’ yang berkembang luas di internal Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Konflik internal itu kian berkembang luas akibat Komisioner KPK tidak tegas dan membiarkan aksi politisasi terhadap lembaga anti rasuah. Terlebih saat ini muncul isu bahwa KPK terbelah menjadi dua, antara “kelompok polisi India dan […]

AKTUALITAS.ID – Indonesia Police Watch (IPW) angkat bicara soal aksi ‘cakar-cakaran’ yang berkembang luas di internal Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
Konflik internal itu kian berkembang luas akibat Komisioner KPK tidak tegas dan membiarkan aksi politisasi terhadap lembaga anti rasuah. Terlebih saat ini muncul isu bahwa KPK terbelah menjadi dua, antara “kelompok polisi India dan kelompok polisi Taliban”.
“Aksi cakar-cakaran itu kian panas tatkala muncul petisi dan surat terbuka dari para penyidik KPK. Namun Komisioner KPK tak pernah menyikapi aksi itu secara transparan,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulis yang diterima Aktualitas, Minggu (4/5/2019).
Neta menilai, cakaran di KPK sangat berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Apalagi belakangan muncul desakan agar Deputi Penindakan KPK Irjen Firli segera diperiksa karena telah melanggar kode etik.
“Komisioner KPK harus bersikap tegas dan tidak memihak dan jangan terlibat politisasi. Artinya, selain Firli, Novel Baswedan juga harus diperiksa,” tuturnya.
Alasan IPW Novel harus dipriksa karena Novel disebut-sebut ‘sebagai orang kita’ oleh tokoh- tokoh Partai Gerindra.
“Novel disiapkan sebagai Jaksa Agung jika Prabowo memenangkan pilpres 2019 dan ini sudah tersebar di banyak media. Tapi kenapa Novel tidak diperiksa,” sindirnya.
Karena itu, pria yang kerap mengkritisi institusi Bhayangkara ini, khawatir situasi ini akan membuat KPK main hantam kromo tanpa peduli lagi dengan target awal pembentukan KPK.
Sebab bukan mustahil KPK akan menjadi alat politik pihak tertentu untuk mengkriminalisasi lawan politiknya dan KPK akan menjadi sumber kegaduhan baru.
“Komisi III DPR harus mengevaluasi situasi aktual KPK. DPR baru juga nanti harus mencermati perkembangan KPK. Jika jajaran internal KPK sudah main main politik. Ini akan menjadi sumber kegaduhan baru,” tegasnya. [Kiki Budi Hartawan]
-
EKBIS18/03/2025
Tragis! IHSG Makin dalam Terperosok Usai Trading Halt
-
MULTIMEDIA18/03/2025
FOTO: Prabowo Resmikan 17 Stadion Serentak dari Gelora Delta Sidoarjo
-
EKBIS18/03/2025
HSG Ambruk! Jangan Panik, Ini Rekomendasi Saham Biar Portofolio Tetap Cuan
-
EKBIS18/03/2025
Ekonomi RI ‘Sakit’, IHSG Terjun Bebas: Investor Panik!
-
EKBIS18/03/2025
Pastikan Hasil Panen Terserap Maksimal, Tani Merdeka Gandeng Bulog Jatim Wujudkan Kesejahteraan Petani
-
EKBIS18/03/2025
Rupiah ‘Jalan di Tempat’: Dipengaruhi Geopolitik dan Data Ekonomi Domestik
-
NASIONAL18/03/2025
Rentan Disalahgunakan, Mahasiswa Andalas Gugat Pasal Ujaran Kebencian di UU ITE ke MK
-
OLAHRAGA18/03/2025
Skuad Timnas Indonesia Lengkap di Sydney, Siap Tantang Australia!