Berita
Gonjan-ganjing Internal Penyidik, KPK Diambang Perpecahan?
AKTUALITAS.ID – Indonesia Police Watch (IPW) angkat bicara soal aksi ‘cakar-cakaran’ yang berkembang luas di internal Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Konflik internal itu kian berkembang luas akibat Komisioner KPK tidak tegas dan membiarkan aksi politisasi terhadap lembaga anti rasuah. Terlebih saat ini muncul isu bahwa KPK terbelah menjadi dua, antara “kelompok polisi India dan […]
AKTUALITAS.ID – Indonesia Police Watch (IPW) angkat bicara soal aksi ‘cakar-cakaran’ yang berkembang luas di internal Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
Konflik internal itu kian berkembang luas akibat Komisioner KPK tidak tegas dan membiarkan aksi politisasi terhadap lembaga anti rasuah. Terlebih saat ini muncul isu bahwa KPK terbelah menjadi dua, antara “kelompok polisi India dan kelompok polisi Taliban”.
“Aksi cakar-cakaran itu kian panas tatkala muncul petisi dan surat terbuka dari para penyidik KPK. Namun Komisioner KPK tak pernah menyikapi aksi itu secara transparan,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulis yang diterima Aktualitas, Minggu (4/5/2019).
Neta menilai, cakaran di KPK sangat berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Apalagi belakangan muncul desakan agar Deputi Penindakan KPK Irjen Firli segera diperiksa karena telah melanggar kode etik.
“Komisioner KPK harus bersikap tegas dan tidak memihak dan jangan terlibat politisasi. Artinya, selain Firli, Novel Baswedan juga harus diperiksa,” tuturnya.
Alasan IPW Novel harus dipriksa karena Novel disebut-sebut ‘sebagai orang kita’ oleh tokoh- tokoh Partai Gerindra.
“Novel disiapkan sebagai Jaksa Agung jika Prabowo memenangkan pilpres 2019 dan ini sudah tersebar di banyak media. Tapi kenapa Novel tidak diperiksa,” sindirnya.
Karena itu, pria yang kerap mengkritisi institusi Bhayangkara ini, khawatir situasi ini akan membuat KPK main hantam kromo tanpa peduli lagi dengan target awal pembentukan KPK.
Sebab bukan mustahil KPK akan menjadi alat politik pihak tertentu untuk mengkriminalisasi lawan politiknya dan KPK akan menjadi sumber kegaduhan baru.
“Komisi III DPR harus mengevaluasi situasi aktual KPK. DPR baru juga nanti harus mencermati perkembangan KPK. Jika jajaran internal KPK sudah main main politik. Ini akan menjadi sumber kegaduhan baru,” tegasnya. [Kiki Budi Hartawan]
-
DUNIA13/09/2026 15:00 WIBTrump Bongkar Dugaan Iran Ganggu Pemilu Sela AS
-
JABODETABEK13/09/2026 09:30 WIBKabur Usai Begal, Satu Pelaku Diduga Tewas Kecelakaan
-
NASIONAL13/09/2026 01:00 WIBIjeck: Pemerataan Pembangunan Harus Dirasa Semua
-
NASIONAL13/09/2026 04:00 WIBNing Lia Dorong Polri Tetap Humanis dan Profesional
-
NUSANTARA13/09/2026 11:30 WIBBromo Terbakar Lagi, Wisatawan Dilarang Masuk
-
NUSANTARA13/09/2026 13:30 WIBHari Keenam, SAR Sisir 809 Mil Laut Cari Jurnalis Hilang
-
POLITIK13/09/2026 09:00 WIBKPK: 65% Calon Kepala Daerah Siap Jadi Budak Sponsor
-
NASIONAL13/09/2026 07:00 WIBBaleg Kejar RUU Reforma Agraria Sebelum Hari Tani

















