Berita
Gonjan-ganjing Internal Penyidik, KPK Diambang Perpecahan?
AKTUALITAS.ID – Indonesia Police Watch (IPW) angkat bicara soal aksi ‘cakar-cakaran’ yang berkembang luas di internal Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Konflik internal itu kian berkembang luas akibat Komisioner KPK tidak tegas dan membiarkan aksi politisasi terhadap lembaga anti rasuah. Terlebih saat ini muncul isu bahwa KPK terbelah menjadi dua, antara “kelompok polisi India dan […]
AKTUALITAS.ID – Indonesia Police Watch (IPW) angkat bicara soal aksi ‘cakar-cakaran’ yang berkembang luas di internal Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
Konflik internal itu kian berkembang luas akibat Komisioner KPK tidak tegas dan membiarkan aksi politisasi terhadap lembaga anti rasuah. Terlebih saat ini muncul isu bahwa KPK terbelah menjadi dua, antara “kelompok polisi India dan kelompok polisi Taliban”.
“Aksi cakar-cakaran itu kian panas tatkala muncul petisi dan surat terbuka dari para penyidik KPK. Namun Komisioner KPK tak pernah menyikapi aksi itu secara transparan,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulis yang diterima Aktualitas, Minggu (4/5/2019).
Neta menilai, cakaran di KPK sangat berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Apalagi belakangan muncul desakan agar Deputi Penindakan KPK Irjen Firli segera diperiksa karena telah melanggar kode etik.
“Komisioner KPK harus bersikap tegas dan tidak memihak dan jangan terlibat politisasi. Artinya, selain Firli, Novel Baswedan juga harus diperiksa,” tuturnya.
Alasan IPW Novel harus dipriksa karena Novel disebut-sebut ‘sebagai orang kita’ oleh tokoh- tokoh Partai Gerindra.
“Novel disiapkan sebagai Jaksa Agung jika Prabowo memenangkan pilpres 2019 dan ini sudah tersebar di banyak media. Tapi kenapa Novel tidak diperiksa,” sindirnya.
Karena itu, pria yang kerap mengkritisi institusi Bhayangkara ini, khawatir situasi ini akan membuat KPK main hantam kromo tanpa peduli lagi dengan target awal pembentukan KPK.
Sebab bukan mustahil KPK akan menjadi alat politik pihak tertentu untuk mengkriminalisasi lawan politiknya dan KPK akan menjadi sumber kegaduhan baru.
“Komisi III DPR harus mengevaluasi situasi aktual KPK. DPR baru juga nanti harus mencermati perkembangan KPK. Jika jajaran internal KPK sudah main main politik. Ini akan menjadi sumber kegaduhan baru,” tegasnya. [Kiki Budi Hartawan]
-
RIAU19/11/2026 12:15 WIBKurir 1.271 Cartridge Etomidate Ditangkap di Bengkalis
-
EKBIS19/11/2026 14:00 WIBEdi: Hak Ojol Jangan Tergerus Potongan Aplikasi
-
OTOTEK19/11/2026 13:30 WIBSiapa Geng Hacker Panzer yang Mengaku Curi 296 GB Data Bank BJB Syariah?
-
NASIONAL19/11/2026 06:00 WIBLampiran Peta Kementerian ESDM Masukkan Laut Ujung Kulon ke Wilayah Tambang
-
DUNIA19/11/2026 08:00 WIBPangkalan Militer AS di Kuwait Jadi Sasaran Drone Iran
-
RIAU19/11/2026 08:30 WIBPolda Riau Bongkar Gudang Pupuk Palsu, 9,7 Ton Disita
-
NASIONAL19/11/2026 13:00 WIBUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR
-
EKBIS19/11/2026 10:30 WIBRupiah Tertekan di Tengah Penguatan Dolar AS