Connect with us

POLITIK

Alumni Yogyakarta Dorong Sri Sultan HB X Jadi Wapres

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Menjelang tenggat penyerahan nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bursa pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai diramaikan sejumlah usulan dari kelompok masyarakat. Terbaru, Jaringan Alumni Yogyakarta secara resmi mendorong Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai pendampingnya.

Usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk aspirasi publik sebelum pemerintah menyerahkan dua nama cawapres kepada MPR paling lambat pada 25 November 2026. Adapun sidang paripurna MPR untuk memilih dan melantik wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 mendatang.

Ketua Jaringan Alumni Yogyakarta, Heroe Waskito, menyatakan bahwa dinamika nasional saat ini membutuhkan figur wakil presiden yang mampu berperan sebagai perekat bangsa dan diterima oleh seluruh spektrum masyarakat.

“Indonesia sedang membutuhkan perekat. Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah tokoh yang diterima lintas partai, lintas agama, lintas suku, dan lintas generasi. Beliau milik seluruh bangsa, bukan milik satu golongan,” ujar Heroe dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa (17/11/2026).

Heroe menyoroti rekam jejak Sultan dalam menjaga stabilitas dan meredam ketegangan sosial-politik, khususnya pada masa krisis 1998. Ia merujuk pada peristiwa Pisowanan Ageng di Alun-alun Utara Yogyakarta pada 20 Mei 1998, saat Sultan menyerukan perdamaian dan ketertiban, serta kehadirannya dalam Pertemuan Ciganjur pada 10 November 1998 bersama Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais.

“Di saat genting, Sultan memilih merangkul, menenangkan, dan mempertemukan. Itulah watak yang dibutuhkan seorang wakil presiden, menjaga persatuan dan membantu presiden merawat kerukunan bangsa,” kata Heroe.

Dari sisi konfigurasi politik, Sekretaris Jaringan Alumni Yogyakarta, Eko Prastowo, menilai posisi Sri Sultan HB X yang non-partisan menjadi nilai tambah bagi stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo. Status tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang melarang Gubernur DIY menjadi anggota partai politik.

Menurut Eko, kehadiran tokoh di luar partai tidak akan memicu friksi di dalam koalisi pemerintahan maupun memunculkan ambisi elektoral jangka panjang.

“Wakil presiden dari luar partai tidak akan menjadi pesaing presiden dan tidak menggeser keseimbangan koalisi. Sultan hadir untuk menjaga dan membantu Presiden sampai akhir masa jabatan, bukan untuk menunggu giliran pada 2029,” tegas Eko.

Selain faktor independensi politik, Jaringan Alumni Yogyakarta juga mempertimbangkan pengalaman birokrasi Sultan yang telah menjabat sebagai Gubernur DIY sejak 1998, serta rekam jejak historis Keraton Yogyakarta di tingkat nasional—mengingat ayahanda Sultan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 1973–1978.

Terkait sikap Sri Sultan HB X yang sebelumnya memilih tidak berkomentar jauh dan menyebut dinamika pengisian kursi wapres sebagai “urusan Jakarta”, Eko mengaku menghormati posisi tersebut.

“Justru karena itu kami bersuara. Pengabdian terbaik kadang datang dari orang yang tidak memintanya. Kami memohon Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan usulan ini,” pungkasnya. (Bowo/Mun)

TRENDING

Exit mobile version