NASIONAL
Erna Sari Dewi Sebut Capaian BPK Kemendes “Kosmetika Statistik”
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, melontarkan kritik tajam terhadap klaim capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan PDT, Selasa (17/11/2026), Erna mempertanyakan validitas angka capaian TLHP BPK sebesar 82,92 persen yang diklaim lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 79,80 persen.
Menurutnya, angka tersebut berpotensi menimbulkan persepsi yang menyesatkan karena menggabungkan rekomendasi yang benar-benar ditindaklanjuti dengan rekomendasi yang berstatus tidak dapat ditindaklanjuti.
“Saya melihat kok kayak kosmetika statistik dalam angka ini. Saya tentu tidak bisa terima begitu saja, karena dengan angka 82,92 persen ini tidak ada apa-apanya kalau kita tidak bisa bedah kualitas tindak lanjutnya dan bagaimana terkait dengan pemulihan kerugian negara secara real,” tegas Erna dalam rapat.
Politisi NasDem itu mengungkapkan, dari total 1.095 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hanya 736 rekomendasi atau sekitar 67,21 persen yang benar-benar telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Sementara itu, terdapat 172 rekomendasi yang masuk kategori tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD). Erna menilai kedua kategori tersebut seharusnya disajikan secara terpisah agar publik memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai tingkat kepatuhan kementerian terhadap rekomendasi BPK.
“Bagi saya ini bias. Penyajian data seperti ini tidak bisa langsung dianggap sebagai ukuran keberhasilan tanpa melihat kualitas penyelesaiannya,” ujarnya.
Tak hanya soal tindak lanjut rekomendasi, Erna juga menyinggung hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang masih mencatat adanya kerugian negara.
Berdasarkan data pemeriksaan, terdapat 19 temuan dengan 67 rekomendasi, terdiri dari 52 rekomendasi administratif dan 15 rekomendasi keuangan. Dari temuan tersebut, tercatat kerugian negara mencapai Rp4.153.508.352 atau sekitar Rp4,15 miliar.
Temuan itu dinilai menjadi catatan serius mengingat Kemendes PDT sebelumnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Ini juga harus jadi perhatian. Kalau kita lihat, ada paradoks opini Wajar Tanpa Pengecualian ini dengan kebocoran belanja di angka Rp4,15 miliar di tahun 2025,” katanya.
Selain mengkritisi laporan keuangan, Erna turut menyoroti program pemberangkatan pemuda desa untuk mengikuti magang di Jepang. Ia mempertanyakan efektivitas program tersebut setelah menemukan tingginya biaya yang harus ditanggung calon peserta sebelum keberangkatan.
Berdasarkan hasil penelusuran dan kunjungan lapangan yang dilakukannya, calon peserta magang harus menyiapkan dana sekitar Rp80 juta untuk memenuhi berbagai persyaratan.
Biaya tersebut mencakup kursus bahasa Jepang, pengurusan visa, pembuatan paspor, hingga kebutuhan administratif lainnya.
Menurut Erna, besarnya biaya itu bertolak belakang dengan tujuan awal program yang seharusnya membuka akses dan peluang lebih luas bagi pemuda desa untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh pengalaman kerja di luar negeri.
“Artinya ini sebenarnya program mau nolongin anak-anak muda atau enggak. Karena setelah usut punya usut, dan saya turun sendiri, ternyata biaya yang dibutuhkan untuk dipersiapkan sebelum pemberangkatan, termasuk kursus bahasa Jepangnya, kemudian pengurusan visa-nya, paspornya, itu lebih kurang Rp80 juta,” ungkapnya.
Erna pun mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema pembiayaan program magang ke Jepang agar tidak hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi.
Sebagai solusi, ia mengusulkan adanya kolaborasi antara Kemendes PDT, pemerintah daerah dan DPRD untuk membantu pembiayaan persiapan calon peserta, sehingga program tersebut benar-benar inklusif dan dapat menjangkau anak-anak muda desa yang membutuhkan kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan.
Menurut Erna, tanpa perbaikan skema pembiayaan, program yang digadang-gadang menjadi jalan peningkatan kualitas SDM desa itu justru berisiko menciptakan kesenjangan akses di tengah masyarakat pedesaan. (Mun)
-
RIAU17/11/2026 14:30 WIBTruk Sawit Terjun ke Laut di Pelabuhan Sungai Pakning
-
OTOTEK17/11/2026 23:00 WIBCara Senyapkan Chat WhatsApp Permanen Tanpa Blokir
-
POLITIK17/11/2026 15:30 WIBKetua Majelis ProDem Sebut Dasco Representasi Kuat Kepemimpinan Sipil
-
EKBIS18/11/2026 09:30 WIBIHSG Melonjak 1 Persen ke Level 5.357
-
DUNIA17/11/2026 15:00 WIBIran Minta Perang Berakhir Permanen Sebelum Inspeksi Nuklir
-
JABODETABEK18/11/2026 10:00 WIBSarifah Ainun Pertanyakan Arti “Siber” dalam RUU KKS
-
EKBIS18/11/2026 10:30 WIBRupiah Bangkit Tipis ke Rp18.247 per Dolar AS
-
NUSANTARA17/11/2026 22:00 WIBSatu Siswa SMP Tewas dalam Insiden Teralis Ambruk di Wonosobo