Connect with us

NASIONAL

RUU AI Diusulkan Masuk Prolegnas Jangka Menengah

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Komisi I DPR RI mendorong pembentukan regulasi khusus mengenai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Usulan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2027 sebagai langkah mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi digital.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Kecerdasan Artifisial masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah.

“Dan satu lagi, yang bisa masuk di usulan jangka menengah, yaitu RUU tentang Kecerdasan Artifisial,” kata Dave dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 di Baleg DPR, Selasa (17/11/2026).

Menurut Dave, perkembangan teknologi AI bergerak sangat cepat dan mulai memengaruhi berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, industri, keamanan hingga layanan publik. Karena itu, Indonesia dinilai membutuhkan payung hukum yang mampu mengatur penggunaan teknologi tersebut secara komprehensif.

Politikus Partai Golkar itu menilai Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain yang lebih dulu menyusun regulasi terkait kecerdasan buatan.

Ia mencontohkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura yang telah mengambil langkah pengaturan AI. Sementara negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat disebut memiliki regulasi yang lebih maju dan mendalam.

“Contohnya seperti Malaysia, Singapura, itu kalau untuk negara-negara dekat. Kalau untuk negara-negara yang jauh seperti Eropa dan Amerika Serikat, itu sudah lebih jauh lebih dalam pengaturannya,” ujar Dave.

Meski demikian, Dave menjelaskan pembahasan RUU AI masih bergantung pada kesiapan naskah akademik dan tahapan legislasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ia membuka peluang agar RUU AI bisa masuk daftar prioritas apabila seluruh prasyarat penyusunan regulasi telah terpenuhi.

Di sisi lain, Komisi I DPR masih memiliki sejumlah agenda legislasi yang saat ini menjadi fokus utama. Salah satunya adalah penyelesaian pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) yang tengah berjalan bersama pemerintah.

Selain itu, Komisi I juga tengah menyiapkan pembahasan RUU Penyiaran yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

Tak hanya itu, terdapat pula rencana pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang masuk dalam agenda kerja legislasi Komisi I.

Usulan pembentukan RUU AI menunjukkan semakin besarnya perhatian DPR terhadap dampak revolusi teknologi yang berkembang secara masif. Kehadiran regulasi dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi, sekaligus mendorong pemanfaatan AI secara produktif dan bertanggung jawab.

Dengan masuknya usulan tersebut ke Prolegnas jangka menengah, Indonesia berpotensi segera memiliki kerangka hukum khusus yang mengatur kecerdasan buatan di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam pengembangan teknologi AI. (Bowo/Mun)

TRENDING

Exit mobile version