Komisi V DPR Minta Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Jadi Prioritas

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti masih terbatasnya akses masyarakat di kawasan transmigrasi terhadap layanan dasar, terutama fasilitas kesehatan. Kondisi infrastruktur yang belum memadai membuat sebagian warga kesulitan menjangkau puskesmas dan dinilai dapat membahayakan pasien yang membutuhkan penanganan medis.

“Masa bawa pasien itu hanya bisa dilakukan dengan motor, dan kalau pasiennya masih hidup, pasiennya dimasukin ke dalam peti lalu diikat di motor. Ini kan juga enggak benar. Sementara kesehatan ini kan pelayanan dasar,” ujar Erna, dikutip Jumat (4/9/2026).

Erna menilai persoalan akses tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Keterbatasan jalan dan infrastruktur penghubung membuat warga di sejumlah kawasan transmigrasi menghadapi kesulitan ketika membutuhkan pelayanan medis.

Menurut Erna, pemerintah perlu melakukan pemetaan secara spesifik terhadap persoalan yang dihadapi setiap kawasan transmigrasi.

Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur tidak dilakukan secara umum, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat urgensi di masing-masing wilayah.

“Kementerian Transmigrasi harus melokalisasi terhadap permasalahan-permasalahan daerah transmigrasi yang ada di daerah-daerah,” kata Erna.

Ia mencontohkan kondisi kawasan transmigrasi di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Kawasan tersebut disebut telah dibangun, tetapi belum didukung akses infrastruktur yang memadai.

“Contoh, ada daerah transmigrasi di Kabupaten Kaur Bengkulu. Daerah transmigrasi sudah dibangun, tetapi aksesnya enggak dibangun,” ujarnya.

Erna mendorong Kementerian Transmigrasi memetakan persoalan pada setiap kawasan agar pemerintah dapat menentukan pembangunan fisik yang paling dibutuhkan masyarakat.

Pemetaan tersebut dapat digunakan untuk menentukan jalan maupun infrastruktur lain yang harus mendapat prioritas pembangunan.

Ia menekankan pembangunan kawasan transmigrasi tidak cukup hanya dengan menyediakan wilayah permukiman. Akses menuju fasilitas dasar juga perlu diperhatikan agar masyarakat tidak terisolasi dari pelayanan yang mereka butuhkan.

Persoalan akses kesehatan menjadi salah satu contoh dampak langsung dari keterbatasan infrastruktur tersebut.

Ketika jalan menuju fasilitas kesehatan tidak memadai, masyarakat harus menggunakan sarana yang tersedia untuk membawa pasien menuju tempat pelayanan medis.

Erna menilai kondisi semacam itu menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Karena itu, ia meminta program fisik pemerintah diarahkan untuk menyelesaikan persoalan konkret di setiap wilayah.

“Dengan adanya program-program fisik ini, dilokalisasi apa masalah-masalah ini, jalan mana, infrastruktur mana yang kemudian menjadi prioritas untuk dibangun. Supaya transmigran ini bukan justru untuk dikucilkan,” pungkas Erna.