Erna Sari Dewi Bongkar Rantai Lemah Keselamatan Kapal

AKTUALITAS.ID – Rangkaian musibah maut yang terus berulang di perairan nasional akhirnya memicu ledakan amarah di Gedung DPR RI, Senayan. Komisi V DPR RI terang-terangan membongkar dugaan kegagalan sistemik (systemic failure) secara total dalam tata kelola keselamatan pelayaran yang berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, membeberkan data mencengangkan. Sedikitnya tercatat 601 kecelakaan kapal terjadi dalam kurun waktu tertentu dengan pola bobrok yang selalu sama: kebakaran di area car deck hingga kecelakaan fatal saat proses pemeliharaan (maintenance).

“Kalau kejadiannya berulang dan rata-rata kebakaran, bagaimana sertifikat keselamatan bisa diberikan kalau alat-alat penunjang keselamatan tidak dipenuhi? Bagaimana Syahbandar dan KSOP bisa mengeluarkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) kalau kelengkapan keselamatan tidak ada?” cecar Erna dengan nada tinggi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/8/2026).

Sorotan paling tajam diarahkan langsung kepada Kemenhub, Kantor Kesyahbandaran, dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Erna menyentil fenomena maraknya kapal yang mendadak mati mesin di tengah laut. Menurutnya, hal ini menjadi bukti telanjang bahwa uji kelaikan (ramp check) oleh regulator disinyalir kuat hanya menjadi prosedur formalitas dan permainan administratif di atas kertas tanpa pengujian teknis yang riil.

Tak berhenti di situ, DPR juga membongkar carut-marut kronis pada sistem pendataan penumpang. Laporan resmi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan fakta miris: jumlah korban yang dievakuasi di lapangan hampir tidak pernah sesuai (match) dengan manifest resmi pelabuhan.

Kondisi ini mengindikasikan adanya pembiaran praktik overloading (kelebihan kapasitas) demi mengejar keuntungan semata. Ketidakakuratan data penumpang tersebut berakibat fatal saat darurat, karena langsung menyulitkan tim SAR dalam memetakan target pencarian korban.

Erna secara terbuka mengaku muak dengan “ritual” lama pemerintah yang selalu menggelar rapat evaluasi setiap kali tragedi terjadi, namun tak pernah mengeksekusi pembenahan nyata di lapangan.

DPR mendesak adanya perombakan total dari hulu ke hilir yang melibatkan regulator, operator kapal, pengelola pelabuhan, hingga pengawasan ketat di pelabuhan asal dan tujuan.

“Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan, tetapi sistem tidak pernah dibenahi. Sertifikat laik berlayar, pemeriksaan kapal, alat keselamatan, manifest, hingga SPB harus jadi instrumen keselamatan – bukan sekadar prosedur administratif!” tegas legislator asal NasDem tersebut. (Mun)