Connect with us

NASIONAL

Pigai: Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon Bisa Berisiko

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan penolakannya terhadap wacana pemindahan populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi mengganggu kelangsungan hidup satwa langka yang selama ini bertahan di habitat alaminya.

Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan setiap satwa endemik memiliki hubungan ekologis yang sangat kuat dengan lingkungan tempat mereka berkembang selama ratusan hingga ribuan tahun.

Menurut Pigai, pemindahan satwa liar ke wilayah baru tidak otomatis menjamin keberhasilan konservasi. Sebaliknya, langkah tersebut bisa menimbulkan risiko besar karena satwa harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dari habitat asalnya.

“Oleh karena itu, kalau di Ujung Kulon ada pemerintah atau siapa pun berusaha memindahkan mereka dari tempat kehidupan, maka itu akan bertentangan,” tegas Pigai di hadapan anggota DPR.

Pigai menjelaskan bahwa alam tidak hanya menjadi tempat tinggal satwa, tetapi juga menentukan pola makan, perilaku, reproduksi, hingga kemampuan bertahan hidup suatu spesies. Karena itu, keberadaan Badak Jawa di Ujung Kulon dinilai tidak bisa dipisahkan dari ekosistem yang selama ini menopang kehidupan mereka.

Untuk memperkuat argumennya, Pigai mencontohkan keberhasilan Rwanda dalam melestarikan gorila gunung langsung di habitat aslinya. Ia juga menyinggung pengalaman konservasi komodo yang dinilai paling berhasil ketika satwa tersebut hidup di lingkungan asalnya.

“Kalau jenis binatang atau hewan liar dipindahkan dari tempat asal-usulnya ke tempat yang baru, itu belum tentu bisa berkembang,” ujarnya.

Lebih jauh, Pigai menarik perspektif hak asasi manusia dalam polemik tersebut. Ia menilai setiap makhluk hidup memiliki keterikatan dengan ruang hidup dan lingkungan asalnya.

Dalam pandangannya, memindahkan suatu komunitas secara paksa dari tempat kelahirannya ke lingkungan lain merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius. Karena itu, konsep serupa juga perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pelestarian satwa langka.

“Manusia kalau memindahkan secara paksa dengan sadar dan sengaja komunitas dari tempat kehidupan dia ke tempat yang lain itu masuk kategori pelanggaran HAM berat. Jadi saya sangat setuju, ini akan jadi atensi,” kata Pigai.

Pernyataan tegas Menteri HAM tersebut langsung menambah sorotan terhadap rencana relokasi Badak Jawa yang belakangan memicu perdebatan di kalangan pemerhati lingkungan dan konservasi. Di satu sisi, relokasi dinilai sebagai upaya memperluas populasi dan mengurangi risiko kepunahan akibat terpusatnya populasi di satu lokasi. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pemindahan justru dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan mengancam keberlangsungan spesies yang saat ini hanya tersisa di Ujung Kulon.

Dengan penolakan terbuka dari Natalius Pigai, polemik relokasi Badak Jawa diperkirakan akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan kebijakan konservasi satwa langka di Indonesia ke depan. (Firman/Mun)

TRENDING

Exit mobile version