JABODETABEK
JPU Tuntut Bangun Paulus 1,5 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pemerasan dan Pengancaman
AKTUALITAS.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Bangun Paulus Tudungta dengan pidana 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun penjara dalam perkara dugaan pemerasan dan pengancaman. Tuntutan dibacakan JPU Andri Saputra dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026), berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.
“Kalau terkait kekerasan, keterangannya hanya dari satu saksi korban. Sementara saksi-saksi lain yang berada di lokasi tidak menerangkan adanya kekerasan,” ujar Andri seusai persidangan.
Andri menjelaskan, perkara Bangun sejak awal disusun menggunakan dakwaan alternatif, yakni Pasal 482 KUHP tentang pemerasan dan Pasal 483 KUHP tentang pengancaman.
Dalam proses pembuktian, JPU menilai unsur kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 KUHP tidak cukup kuat untuk dibuktikan. Keterangan mengenai adanya kekerasan disebut hanya berasal dari seorang saksi korban bernama Vinson.
Sementara tiga saksi lain yang berada di lokasi, yakni Ari, Alan, dan Philip, memberikan keterangan bahwa mereka tidak melihat adanya kekerasan.
Atas dasar fakta persidangan tersebut, JPU kemudian memfokuskan pembuktian terhadap dakwaan alternatif menggunakan Pasal 483 KUHP tentang pengancaman.
Jaksa menilai rangkaian fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan ahli, menunjukkan adanya ancaman apabila korban tidak menyerahkan uang yang diminta secara bertahap.
Permintaan uang yang awalnya mencapai ratusan juta rupiah, berdasarkan uraian JPU, kemudian mengerucut pada kesepakatan sebesar Rp50 juta di kawasan Puri.
Dalam menentukan tuntutan, JPU juga mempertimbangkan besaran kerugian yang dinilai dialami korban. Setelah memperhitungkan pengembalian dana yang diambil Vinson, kerugian bersih disebut berada di kisaran Rp60,2 juta.
Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar jaksa mengajukan tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Bangun, sementara ancaman maksimal dalam Pasal 483 KUHP disebut mencapai empat tahun.
“Besaran kerugian menjadi salah satu pertimbangan kami dalam menentukan tuntutan. Kami juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan menghindari disparitas hukuman dengan perkara lain yang nilai kerugiannya jauh lebih besar,” ungkap Andri.
JPU menegaskan tuntutan yang diajukan tidak hanya mempertimbangkan nominal kerugian, tetapi juga keseluruhan fakta yang muncul sepanjang proses pembuktian di persidangan.
Setelah pembacaan tuntutan, proses persidangan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian nota pembelaan atau pleidoi dari terdakwa melalui tim penasihat hukumnya.
Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap selama persidangan, tuntutan dari penuntut umum, serta argumentasi yang disampaikan pihak terdakwa dalam pembelaannya.
Putusan terhadap perkara Bangun Paulus Tudungta nantinya menjadi kewenangan majelis hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dan tahapan persidangan selesai. (Mufit)
-
EKBIS18/11/2026 09:30 WIBIHSG Melonjak 1 Persen ke Level 5.357
-
OTOTEK17/11/2026 23:00 WIBCara Senyapkan Chat WhatsApp Permanen Tanpa Blokir
-
EKBIS18/11/2026 10:30 WIBRupiah Bangkit Tipis ke Rp18.247 per Dolar AS
-
JABODETABEK18/11/2026 10:00 WIBSarifah Ainun Pertanyakan Arti “Siber” dalam RUU KKS
-
NASIONAL18/11/2026 09:00 WIBRUU AI Diusulkan Masuk Prolegnas Jangka Menengah
-
POLITIK18/11/2026 06:00 WIBMahfud Desak Polisi Usut Laporan soal Ijazah Gibran
-
POLITIK18/11/2026 11:00 WIBKPU: Seluruh Anggota DPR Telah Diverifikasi dan Memenuhi Syarat Pendidikan
-
EKBIS18/11/2026 05:00 WIB10 Ayat Al-Qur’an untuk Menenangkan Hati dan Pikiran