Berita
Hasto Jabat Sekjen PDIP Dua Periode, Tjahjo: Tak Masalah
Tidak ada larangan sekjen jabat dua periode dalam aturan.

AKTUALITAS.ID – Mantan Sekjen PDIP periode 2010-2015 Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak ada masalah Hasto Kristiyanto menjabat sekjen selama dua periode. Pasalnya, tidak ada larangan tersebut dalam aturan.
“Saya kira nggak ada masalah ya, dalam AD/ART tidak disebutkan (larangan),” kata Tjahjo di lokasi Kongres V PDIP, di Denpasar, Bali, Sabtu (10/8/2019).
Tjahjo mengatakan, ditunjuknya Hasto kembali sebagai Sekjen, lantaran Megawati mempertimbangkan bahwa selama menjabat ia mampu membawa PDIP menang pemilu. Selain itu sebagai sekretaris tim sukses Jokowi, Hasto mampu membawa Jokowi menang Pilpres.
“Saya kira dia mampu membawa partai ini secara gotong-royong bersama-sama dengan pengurus DPP,” kata Tjahjo.
Menteri Dalam Negeri RI itu mengatakan sebagai ketua umum, Megawati sama dengan struktur presiden yakni harus memiliki para pembantu.
Oleh karena itu, menurutnya, semua yang masuk struktur DPP PDIP 2019-2024, merupakan orang-orang yang dipercaya dan telah dikenal rekam jejaknya oleh Megawati.
Dia menyampaikan struktur terpilih harus membawa garis kebijakan politik PDI Perjuangan baik untuk jangka pendek hingga 2024 maupun jangka panjang.
Saat ditanya apakah struktur tersebut sudah menggambarkan regenerasi di tubuh partai, Tjahjo menyampaikan bahwa regenerasi tidak dapat dilihat hanya dari nama. Terpenting adalah pergerakan dan semangat menghadapi tantangan.
“Ini adalah kombinasi-kombinasi yang masih muda, profesional di bidangnya,” tutur Tjahjo
sumber : Antara
-
NASIONAL09/07/2025 13:30 WIB
Roy Suryo Cs Bawa Hasil Analisis Ijazah Jokowi di Gelar Perkara Khusus
-
Berita09/07/2025 17:41 WIB
FOTO: Komitmen DPR Menguatkan Hukum Pidana dalam RUU KUHAP
-
NASIONAL09/07/2025 04:00 WIB
GN 98 Desak Presiden dan Panglima TNI Selesaikan Konflik Lahan Petani Ramunia secara Adil
-
POLITIK09/07/2025 11:00 WIB
Budi Gunawan Pastikan Kaji Dampak Putusan MK Pemisah Pemilu
-
POLITIK09/07/2025 03:00 WIB
Reformasi Partai Politik Jadi Prioritas, DPR Sahkan Renstra 2025-2029
-
POLITIK09/07/2025 15:30 WIB
DPR Ingatkan Akuntabilitas Pengelolaan Respons Karhutla
-
FOTO09/07/2025 16:30 WIB
FOTO: Raker Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN
-
POLITIK09/07/2025 12:00 WIB
Hadapi Pelanggaran Etik Berulang, DKPP Lanjutkan Program IKEPP di 2026