AKTUALITAS.ID – Senator dari Papua, Yanes Murib memaparkan soal referendum yang dituntut oleh warga Papua dalam aksi yang belakangan terjadi.
Menurut Yanes, referendum murni dikeluarkan oleh masyarakat Papua dan ia memastikan warga Papua tidak terprovokasi atau terhasut oleh pihak lain.
Yanes memaparkan alasan tuntutan referendum tersebut yakni selain karena sejarah, perbedaan ras yang sangat jauh dari ras Melanesia pada umumnya, juga disebut Yanes sebagai alasan masyarakat Papua kembali bergejolak meminta pemisahan diri dari NKRI.
“Suara untuk minta merdeka adalah atas dasar kesadaran orang Papua sendiri yang ingin pisah dari NKRI. Karena, mereka merasakan bahwa secara budaya, ras, suku, dan karakter orang Papua jauh berbeda dengan orang di luar ras Melanesia lain yang sangat jauh perbedaannya,” ujar Yanes dalam keterangan tertulis yang diterima aktualitas.id, Rabu (4/9/2019).
Yanes pun mengungkapkan tidak adanya peran yang bisa diperbuat pemerintah Indonesia saat ini, selain membuka ruang demokrasi untuk rakyat Papua. Bahkan, Yanes menyebut program pembangunan besar-besaran yang dilakukan Presiden Jokowi akan sia-sia.
“Rakyat Papua tidak minta apa-apa. Rakyat Papua hanya menuntut kemerdekaan melalui hak menentukan pendapat sendiri. Rakyat Papua tidak pernah minta Otsus Papua, tidak pernah minta program UP4B, tidak pernah minta bangun jalan Trans-Papua, bandara, dan pelabuhan di Papua. Semua itu keinginan dan kebijakan dari pusat. Karena bagi rakyat Papua bukan itu hasil jawaban dari tuntutan mereka selama ini. Maka gejolak ingin merdeka itu akan terus dilanjutkan sampai kapanpun,” jelasnya.
Kemudian, ia pun mengungkap meski pemerintah indonesia meyakini Papua adalah bagian dari NKRI tapi rakyat Papua tidak merasa adalah bagian dari NKRI, maka kapan pun rakyat Papua terus bergejolak menuntut kemerdekaan.
“Maka pemerintah Indonesia hanya akan mencatat rekor pelaku kejahatan dan pelanggaran HAM di Papua melalui sehingga memiliki catatan hitam di mata internasional, dan bukan menorehkan prestasi di bumi cendrawasih Papua,” ujar Yanes.
Lebih lanjut iapun berharap, pemerintah bisa mendengarkan permasalahan utama dari Papua dan menyelesaikan masalah dengan benar, bukan dengan menangkap pelaku dengan senjata, yang hanya akan menambah catatan pelanggaran HAM yang dilakukan TNI/ Polri kepada masyarakat Papua.
“Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah pusat untuk meredam isu Papua dan demonstrasi Papua itu sama saja menghilangkan asapnya tapi apinya tidak padam, akan tetap menyala, suatu saat asap menggumpal lagi seperti gunung merapi,” ungkapnya.
Yanes mengatakan sebagai negara yang menganut nilai-nilai demokrasi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah Indonesia harus membuka diri kepada rayat Papua, apa keinginan mereka.
“Itu solusi yang tepat bagi Pemerintah Indonesia. Karena kalau tidak, hanya menguras tenaga dan biaya, namun belum bisa berhasil mengubah hati orang Papua. Karena hati orang Papua adalah ingin merdeka dan bukan minta pembangunan atau uang yang banyak,” paparnya.
Diketahui sebelumnya, sejumlah aksi unjuk rasa terjadi di Papua dan Papua Barat sejak pertengahan Agustus lalu. Bahkan beberapa aksi tersebut berujung kerusuhan.
Atas hal tersebut, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang timbul di beberapa wilayah Papua, beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan informasi dari intelijen, Tito menyebut kelompok yang berupaya melakukan kerusuhan memiliki hubungan dengan pihak asing atau jaringan internasional. Hal itu diungkapkan Tito, setelah adanya demonstrasi di kabupaten Deiyai yang menuntut referendum. [Umamah/kbh]
